Sumbawa Besar, sumbawanews.com – Mantan Peneliti OMI Institut, Dr. Sofyan Haryadi. S.P.d .M.Si., Jum’at (13/09) mengatakan, Miniatur politik ke Samawaan tergambar dalam komunikasi politik antar paslon, tim sukses yang dingin bersahabat. Namun Sekejap suana yg damai diusik hasil survei yang tidak bertanggung jawab.
Baca Juga: Relawan Novi-Talif Siap kukuhkan Kordes dan Kordus Setiap Desa
“Pasalnya lembaga survei makna institut tidak terdaftar di KPUD Sumbawa,” kata dia.
Dr. Sofyan Haryadi. S.P.d .M.Si. yang belum lama ini menyelesaikan Studi doktoral komunikasi politik di Universitas Sahid Jakarta mengungkapkan, Info yang berkembang yang diklaim sebagai hasil survei tidak dirilis secara resmi patut dipertanyakan. “tidak elok, tidak beretika, lebih direktur magna institut akademisi tulen,” katanya.
Menurutnya, Iklim politik di Sumbawa adalah cerminan demokrasi yang hampir sempurna. Miniatur Indonesia tergambarkan dari sikap dan pola sosial ke masyarakatnya yang sangat terbuka,egaliter, bahkan sangat demokratis di tengah keberagaman suku, ras dan agama di Sumbawa.
Dan Pesta demokrasi yang di adakan di Sumbawa saat ini, bukanlah yang pertama kalinya. “Ketika mendekati pilkada, tentu suhu politik tidak seperti biasanya. Hal ini wajar sebagai ruang dinamika bagian dari pesta demokrasi yang selalu di nikmati oleh masyarakat, simpatisan, relawan partai politik di Sumbawa. Sehingga aduh jargon, visi-misi ataupun mengkritik program adalah hal biasa, karena bagian dari bumbu-bumbu demokrasi, begitulah cara pandang masyarakat menyabut pesta demokrasi dengan riang gembira,” jelas Sofyan.
Dikatakan, Namun masyarakat sempat di kejutkan dengan hasil poling dari lembaga yang menyebut dirinya sebagai lembaga survei. Dan survei yang telah dilakukan oleh Magna Selekta Institut dari 31 Agustus – 7 September tersebut bisa di katakan tidak obyektif.
Sebab beberapa poin yang menjadi alasannya antara lain Secara kelembagaan tidak terdaftar di KPU, Tidak terdapat surat tembusan untuk melakukan survei secara resmi yang diberikan kepada kesbangpol daerah setempat. Kemudian Tidak terdapat surat resmi kepada BAPPEDA Daerah dan Hubungan emosional direktur lembaga berafiliasi dengan salah satu calon.
“Menggiring opini publik dapat merugikan calon lainya. Terkesan tidak obyektif sebagai seorang akademisi tidak etis melakukan hal yang semacam itu. Karena dampaknya sudah bisa merubah situasi sosial bahkan berpotensi memunculkan interes manifes. Karena tidak merilis secara resmi namun mengumbar data di media sosial,” benernya.
Menurutnya, Jika hal demikian sengaja di sajikan ke publik sebagai upaya untuk membangun opini atau mengiring sebuah opini, tentu akan menghadirkan sebuah potensi konflik besar di tengah suhu politik saat ini. Secara otomatis telah merugikan paslon lainya bahkan bisa menyesatkan masyarakat.
Ia berharap, lebagai lembaga survei agar di daftarkan di KPU untuk bisa di pertanggung jawabkan nilai obyektivitas bahkan sebagai akademisi. “Seharusnya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat sumbawa. Maksudnya bukan sebaliknya ingin menciderai ruang demokrasi ini dengan membuat berita menyesatkan Tau Ke Tana Samawa,” ucapnya. (UsinBa)
