(dari Diskusi Kaukus Diaspora)
Judul di atas adalah kenyataan di hampir semua kabupaten dan provinsi di Indonesia, termasuk Sumbawa Barat (KSB). Biaya birokrasi demikian tinggi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) demikian rendah (rata 10%) dan sumber APBD 90% ditransfer dari pusat. Hanya sekitar 25-an % untuk belanja modal.
APBD KSB 2023 Rp 1,059 T APBD, 90% atau Rp 938 M berasal dari transfer pusat dan 70 % atau Rp 763 M untuk biaya operasional birokrasi (gaji, barang dan jasa, bantuan sosial dan hibah). Kurang dari 25% atau Rp 226 M untuk belanja modal termasuk infrastruktur. PAD yang di-drive dari kreativitas birokrasi relative sama dari tahun ke tahun. Biaya tinggi tapi produktivitas rendah.
Diskusi Kaukus Diaspora P Sumbawa Minggu ke 2 April menyoroti struktur APBD KSB, di mana beroperasi tambang emas dan tembaga terbesar kedua di Indonesia. Suatu yang membedakan daerah lain yang tidak memiliki industri besar sumber pendapatan bermacam jenis bagi hasil dan pajak2.
Namun tidak memicu berkembangnya sektor lain dan ekonomi lokal. Di mana masalahnya ?.
Bahwa berdasarkan hitung-hitungan, peserta diskusi sangat mungkin KSB menjadi daerah percontohan, birokrasi yang produktif, efektif dan efisien melalui sejumlah instrument atas keberadaan industri besar di daerah tersebut tanpa mengurangi dan merugikan hak-haknya. Sangat mendesak inovasi dan visi yang kuat kepemimpinan yang mampu menterjemahkannya dalam kerangka besar penyelenggaraan pemerintahan.
Selama sekitar 25 tahun produksi tambang emas dan tembaga, ketergantungan daerah ini pada transfer pusat, komposisi biaya birokrasi hingga melanja modal, tidak ada perubahan sigfikan. Masih sama dari tahun ke tahun. Data BPS 2023 kemiskinan masih di atas 20an ribu, dari total penduduk 150 ribu jiwa, pengangguran juga relative tinggi, 4 ribuan jiwa (3,54%). Tidak ada terobosan berarti yang mampu menaikkan taraf kehidupan, sosial ekonomi setempat secara lebih berarti.
“Wilayah nyaman” yang didapat dari tambang selama ini tidak membuat daerah bangkit dan berbenah justru terlena berkepanjangan, kini baru terasa setelah deposit tambang batu Hijau sudah hampir habis tidak ada andalaan dari sektor lain.
Bahkan dari dokumen RIPM PT AMNT hak daerah melalui CSR dan PPM pun tak mampu dioptimalkan dengan baik. Justru kurang dari 50% selama 3 tahun tidak dibelanjakan untuk usaha-usaha produksit guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
Kaukus Diaspora mencari Bupati dan Wakil Bupati KSB dan KS 2024 – 2029 yang punya visi dan berani melakukan terobosan cerdas untuk Pembangunan yang pro pada kesejahteraaan rakyat bukan untuk mempertahankan zona nyaman birokrasi sebagai penikmat 70 persen APBD yang berlangsung puluhan tahun selama ini.
Diaspora yakin sinergi APBD yang Pro Rakyat dikombinasikan dengan Inovasi Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM)/CSR AMNT yang tepat sasaran akan merubah wajah KSB kedepan. (Mada Gandhi)
