Riyadh, sumbawanews.com – Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Putra Mahkota dan Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi dalam Pidato pada pertemuan virtual luar biasa para pemimpin kelompok BRICS, Selasa (21/11) mengatakan, Gaza menyaksikan kejahatan brutal terhadap warga sipil tak berdosa dan penghancuran fasilitas dan infrastruktur, termasuk fasilitas kesehatan dan tempat ibadah. Hal ini membutuhkan upaya kolektif untuk menghentikan bencana kemanusiaan ini, yang terus memburuk dari hari ke hari, dan untuk mengembangkan solusi tegas terhadap bencana tersebut.
Baca Juga: RS Indonesia di Gaza Disebut Jadi Sasaran Pengeboman dan Dikepung Israel, 550 Pasien Tanpa Perawatan
“Kami memperbarui penegasan kategoris kami terhadap operasi-operasi ini, yang telah merenggut nyawa ribuan anak-anak, perempuan dan orang lanjut usia, dan kami menuntut agar operasi militer segera dihentikan dan koridor kemanusiaan disediakan untuk meringankan beban warga sipil sehingga memungkinkan organisasi kemanusiaan internasional untuk melakukan tindakan mereka,” ujar dia.
Dikatakan, Sejak awal peristiwa ini, Kerajaan Arab Saudi telah melakukan upaya tak kenal lelah untuk membantu dan melindungi warga sipil di Jalur Gaza dengan memberikan bantuan kemanusiaan dan bantuan melalui udara dan laut, dan meluncurkan kampanye donasi populer yang sejauh ini jumlahnya melebihi setengah miliar riyal Saudi. Kerajaan juga menyerukan pertemuan puncak gabungan Arab dan Islam yang luar biasa diadakan di Riyadh pada 11 November 2023, untuk membahas agresi Israel.
KTT tersebut mengeluarkan resolusi kolektif yang mengutuk agresi Israel terhadap Jalur Gaza dan menolak pembenarannya dengan dalih apa pun, dan segera memberlakukan masuknya konvoi bantuan kemanusiaan, termasuk makanan, obat-obatan dan bahan bakar, ke Jalur Gaza, menolak pemindahan paksa warga Palestina. Rakyat Palestina, dan mengutuk penghancuran rumah sakit yang dilakukan Israel di Jalur Gaza, menyerukan kepada semua negara, Dengan menghentikan ekspor senjata dan amunisi ke Israel dan mulai bergerak atas nama semua negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam dan Liga Negara-negara Arab untuk merumuskan posisi internasional mengenai agresi terhadap Gaza dan mendesak untuk meluncurkan proses politik yang serius untuk mencapai perdamaian abadi dan komprehensif sesuai dengan referensi internasional yang disetujui.
“Posisi Kerajaan yang tegas dan tegas telah dan tetap menyatakan bahwa tidak ada cara untuk mencapai keamanan dan stabilitas di Palestina kecuali melalui penerapan resolusi internasional terkait solusi dua negara untuk memungkinkan rakyat Palestina mencapai hak sah mereka untuk mendirikan negara yang merdeka dan berdaulat. Negara Palestina pada tahun 1967 berbatasan dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Kami menghargai segala upaya yang akan dilakukan, terutama oleh anggota tetap Dewan Keamanan, yang bertujuan untuk mencapai perdamaian yang adil bagi semua, dan kami menghargai peran dan upaya yang dilakukan kelompok BRICS untuk membantu persaudaraan rakyat Palestina,” ucapnya. (Using)
