JAKARTA, Sumbawanews.com.- Kerjasama antara PT PGN Tbk atau dikenal PGAS di bursa saham dengan Gunvor Ltd Singapore yang dulu digaungkan sebagai langkah strategis pengembangan bisnis liquefied natural gas (LNG) di PGN terbukti akan menjadi blunder terbesar sepanjang sejarah PGN dengan potensi kerugian bernilai fantastis yang dapat mencapai sekitar Rp. 20 triliun.
Yang pasti seluruh investor pemegang saham PGAS harap harap cemas akan mengami kerugian besar, termasuk karyawan PGN terancam tidak bisa menikmati bonus akhir tahun akibat salah kelola oleh Direksi.
Demikian diungkapkan Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, Minggu (17/12/2023) di Jakarta.
Diceritakan Yusri, sebagaimana dilansir CNN Indonesia edisi 1 Juli 2022, Direktur Utama PT PGN Tbk, M Haryo Yunianto dengan bangga menyatakan bahwa kerjasama dengan Gunvor merupakan bagian dari strategi Pertamina untuk memonetisasi portofolio LNG.
“Blundernya, penanda tanganan MSPA (Master Sales Purchasing Agreement) dan CN (Confirmation Note) untuk supply LNG ke Gunvor dilakukan tanpa adanya kontrak pasokan LNG ke PGN, belakangan diketahui portofolio LNG yang dijual PGN berasal dari kontrak Pertamina dengan Woodside Ltd Australia. Ini membuktikan profesionalitas dari para pengurus PT PGN tersebut memang jauh panggang dari api,” ungkap Yusri.
Untuk mengatasi potensi goncangan dahsyat di PGN, lanjut Yusri, pemegang saham pada RUPS memutuskan mengganti Direksi yang dianggap bertanggung jawab atas kasus Gunvor dengan profesional yang dianggap mumpuni untuk mengatasi hal tersebut dengan meminimalisasi kerugian dan sekaligus mengamankan Direksi sebelumnya dari tuntutan hukum di kemudian harinya.
“Informasi yang kami peroleh menjadi KPI utama yang diminta untuk dijalankan oleh Direksi PGN yang baru oleh pemegang saham dan salah satu menteri dekat Jokowi yang merupakan patron dari Direksi PGN yang lama,” beber Yusri.
Ironisnya menurut Yusri, dalam perjalanannya ditengah jalan misi mulia KPI Direksi untuk membereskan soal kontrak Gunvor ini konon kabarnya telah ditumpangin penumpang gelap yang ingin mengamankan 4 kasus mendera kerugian triliunan PGN sebelumnya yang telah dilaporkan oleh BPK RI ke KPK pada April 2023, terkesan kasus ini jalan di tempat.
Menurut Yusri, di awal penugasan memang tampak sekali keyakinan tinggi investor pada manajemen baru tersebut dalam menyelesaikan kasus Gunvor. Terbukti, harga saham PGAS waktu itu sempat naik ke level Rp 1.500 per lembar saham.
“Namun, semakin hari kepercayaan itu semakin tipis seiring dengan turunnya kinerja PGAS. Sahamnya ambruk mendekati level Rp 1.000 per saham dan dikhawatirkan akan semakin anjlok pada hari-hari ke depan,” kata Yusri.
Saat ini, lanjut Yusri, para investor masih ‘wait and see’ kapan PGAS akan jujur atas potensi kerugiannya dalam bisnis LNG dengan Gunvor ini.
“Pastinya, keyakinan dan harapan yang tinggi yang diletakan pada manajemen baru hari ini sudah tidak berbekas lagi,” timpal Yusri.
Di tengah kekhawatiran atas kegagalan bisnis LNG PGN ini, kata Yusri, Direksi PT Bursa Efek Indonesia, telah berkali- kali minta penjelasan pada Direksi PGN terkait hal tersebut.
“Upaya ini memang harus di lakukan otoritas bursa untuk melindungi para investor di IDX terhadap potensi kerugian sebagai akibat dari tidak adanya keterbukaan informasi atas dampak aksi korporasi yang berpotensi mempengaruhi keputusan investasi para investor di bursa,” kata Yusri.
Yusri menengarai, nampaknya bursa mencurigai adanya informasi ditahan oleh PGN yang diperhitungkan dapat melemahkan kinerja PGAS dan bahkan mungkin bisa menarik turun kinerja IHSG serta kepercayaan investor bursa pada emiten di IDX.
“Setelah beberapa kali tidak puas atas jawaban tertulis PGN, akhirnya IDX mengadakan hearing atau dengar pendapat dengan PGAS pada hari Rabu 13 Desember 2023 kemarin,” kata Yusri.
Hasilnya, sambung Yusri, berdasarkan bocoran informasi A1, hasilnya sangat tidak memuaskan selain karena PGN bertahan pada klausul ‘Non Disclosure Agreement’ (NDA), ternyata tidak satupun Direksi PGN yang hadir.
“Ketidakhadiran ini menunjukkan seolah-olah Direksi PGN kurang empati atas upaya Direksi IDX meminimalisir dampak negatif kasus Gunvor pada kinerja PGAS dan kinerja IHSG. Secara umum, memang klausul NDA dapat digunakan sebagai tameng untuk menahan informasi, namun sebenarnya resiko atas kasus ini bisa diketahui melalui ‘Keterbukaan Informasi’ yang wajib disampaikan atas pembelian LNG,” ungkap Yusri.
Ternyata, kata Yusri, jika ditelusuri melalu jejak digital, sejak 2022 sampai saat ini belum ada ‘Keterbukaan Informasi’ terkait pembelian LNG yang ditanda tangani PGN.
“Ini menunjukkan bukti bahwa PGN memang tidak memiliki kargo LNG untuk memenuhi kontrak dengan Gunvor dan memastikan bahwa PGN pada awal Januari 2024 nanti akan gagal mengirimkan satu kargo LNG ke Gunvor. Pastinya, kegagalan ini juga akan berlanjut untuk 31 kargo lainnya yang seharusnya dikirim selama 4 tahun ke depan, tepat hingga tahun 2027,” ulas Yusri.
Selain bursa, kata Yusri, stake holder lainnya pun semakin menunjukkan kegelisahan atas kasus Gunvor yang semakin hari semakin menghantui mimpi-mimpi mereka. Harapan pada rombongan ‘ahlinya ahli’ yang konon didatangkan ke PGN dan dianggap mampu menyelesaikan masalah terbukti hanya PHP saja.
“Mereka berharap adanya evaluasi kinerja atas rombongan yang mengaku ‘ahlinya ahli’ di PGN, baik yang masih maupun yang sudah tidak bercokol di PGN. Desakan juga ditujukan pada Kementerian BUMN untuk ikut bertanggung jawab atas mega skandal Gunvor agar kerugian terbesar sepanjang sejarah PGN tidak terulang,” ungkap Yusri.
Yusri membeberkan, kerunyaman situasi itu semakin menjadi jadi setelah belakangan terkuak ada peran tokoh James di setiap pergantian anggota Direksi PT PGN dan anak usahanya.
“Terkait sepak terjang tokoh James di lingkungan Pertamina yang pernah tersangkut kasus suap SKK Migas pada tahun 2013 akan kami ulas tersendiri sebagai bagian catatan akhir tahun CERI,” ungkap Yusri.
Yusri mengatakan, berdasarkan bisik bisik di internal, pihaknya menduga semuanya terkait penguasaan proyek-proyek di anak anak usaha PGAS untuk kepetingann oknum pesta demokrasi 2024.
“Padahal Menteri BUMN, Erick Tohir pernah mengeluarkan slogan BUMN itu bukan Badan Usaha Milik Nenek Loe, slogan ini yang dijadikan patokan dan konsekwensinya oleh publik terhadap Erick Tohir,” pungkas Yusri.(*)
