Washington DC., sumbawanews.com – Kongres Amerika Serikat, Senin (29/01) menyurati Presiden Amerika Serikat, Joe Biden tentang Amerika Serikat berada pada titik perubahan dalam urusan maritim internasional. Pesaing kita, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), sedang memperluas pengaruh strategisnya di lautan.
“Mereka sedang membangun jaringan maritim global, yang menjadi sandaran perekonomian Amerika dan rantai pasokan maritim yang penting. Sementara itu, AS gagal memberikan perhatian yang layak terhadap elemen kekuatan laut nasionalnya,” katanya.
Baca Juga: Kongres Amerika Serikat Minta Jaksa Alvin Bragg Bekerjasama
Menurutnya, Infrastruktur maritim AS semakin menua, termasuk galangan kapal angkatan laut dan komersial, yang pernah memproduksi kapal-kapal terbaik di dunia. “Kita telah membiarkan armada perdagangan internasional berbendera AS menurun drastis, karena kurangnya investasi pada Merchant Marine dan tenaga maritim kita untuk mengelola kapal dan galangan kapal kita,” ucapnya.
Pada saat yang sama, pesaing global AS sedang memperkuat industri maritim mereka dan kekuatan asimetris mengancam kebebasan navigasi dan hukum laut internasional. Intimidasi yang dilakukan RRT di Laut Cina Selatan dan serangan Houthi di Laut Merah merupakan contoh baru-baru ini mengenai risiko yang AS hadapi di bidang maritim.
Menanggapi risiko maritim ini, para pemimpin kongres dan pemerintahan di seluruh perusahaan telah menyerukan tindakan. Meskipun tindakannya penting, “mengurangi risiko” domain maritim dari pesaing strategis AS memerlukan fokus nasional dengan perhatian dan sumber daya Presiden serta dukungan Kongres.
Sehingga Kongres meminta untuk Membentuk koordinator kebijakan maritim antar lembaga, yang melapor kepada Presiden. Dengan pangkat dan wewenang yang sepadan untuk menyinkronkan kebijakan maritim nasional dan mempengaruhi keputusan sumber daya basis industri di seluruh dimensi militer, sipil, dan komersial.
Mengeluarkan Keputusan Presiden yang menetapkan industri pembuatan kapal dan pelayaran komersial, sipil, dan militer, beserta infrastruktur dan tenaga kerja dalam negeri yang terkait, sebagai elemen dalam daftar sektor infrastruktur penting negara dan mengesahkannya.
Departemen Pertahanan akan memanfaatkan kewenangan Undang-Undang Produksi Pertahanan Judul III untuk berinvestasi dalam industri pembuatan kapal komersial dan pelayaran serta infrastruktur dan tenaga kerja sipil, melalui koordinasi dengan Administrasi Maritim.
Mengembangkan strategi nasional yang berfokus pada “mengurangi risiko” domain maritim AS. dari RRT dan ancaman maritim asimetris atau yang baru muncul lainnya, dengan mengakui bahwa keamanan dan cara hidup ekonomi kita bergantung pada jalur komunikasi laut yang terbuka dan bebas. (Using)
