Jakarta, sumbawanews.com – Kemenko Polhukam Gelar Rakor untuk menyambut Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023, karena perlu adanya koordinasi yang baik, antara Kementerian/Lembaga terkait. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan, penyiapan substansi, serta pelaksanaan pertemuan ASEAN dapat berjalan lancar.
“Kami mengundang para perwakilan dari K/L yang merupakan bagian koordinasi bidang Pilar Masyarakat Politik Keamanan ASEAN, agar dapat mempersiapkan Keketuaan ASEAN 2023 ini dengan baik,” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri (Pollugri), Dubes Rina P. Soemarno dalam pembukaan kegiatan “Rapat Koordinasi Keketuaan Indonesia ASEAN 2023 Pada Pilar Polkam ASEAN”, di Jakarta, (23/02).
Selain itu, Pollugri adalah untuk mendapatkan perkembangan terbaru terkait isu-isu prioritas. “Tentunya penanganan isu-isu prioritas tersebut dapat menjadi pencapaian yang dapat disampaikan pada Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 pada Pilar Polkam ASEAN,” terang Rina.
Melanjutkan penanganan prioritas, Deputi Bidkoor membahas terkait keadaan Pollugri Keketuaan Indonesia di tahun ini masih berlangsung dalam situasi geopolitik kawasan dan dunia yang masih panas. “Konflik Rusia-Ukraina masih berlangsung, rivalitas AS-RRT semakin meruncing, potensi konflik di Laut China Selatan juga menajam, dan situasi krisis di Myanmar masih akan menyita perhatian para pemimpin kita di ASEAN,” tambah Rina.
Diungkapkan, Keketuaan Indonesia di ASEAN akan diuji dengan adanya terobosan baru untuk mengakhiri krisis di Myanmar dan meredanya ketegangan di kawasan. Sehingga semakin memperkokoh peran dan kepemimpinan ASEAN.
Rina berpesan agar Indonesia, khusunya melalui Pilar Politik dan Keamanan ASEAN dalam Masyarakat ASEAN, dituntut untuk dapat menavigasi ASEAN dalam mengelola dinamika dan tantangan yang dihadapi kawasan dan dunia.
Rapat koordinasi ini menghadirkan Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementeria Luar Negeri, Duta Besar Sidharto R. Suryodipuro sebagai narasumber, serta perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, TNI, dan POLRI, serta K/L terkait yang menangani badan sektoral pada Pilar Polkam ASEAN. (Using)
