Sumbawa Besar, sumbawanews.com – Calon Wakil Gubernur NTB, HW. Musyafirin melakukan kampanye di berbagai titik di Kabupaten Sumbawa, seperti Desa Plat Rawa, Desa Baru Bangka dan Desa Berare, Kamis (03/10). Dari interaksi dengan masyarakat terungkap masalah anjloknya harga Jagung, gabah dan ternak. Kemudian harga Gas LPG 3Kg yg diatas harga HET, bahkan sampai 40 ribu rupiah per tabung.
Baca Juga: Mantan Wagub NTB : Diantara Tiga Calon, Visi Misi Rohmi-Firin Paling Realistis
Menanggapi persoalan tersebut, Musyafirin mengatakan, merupakan tugas dan fungsi pemerintah untuk menstabilkan harga semua kebutuhan pokok. Seprti periode kepemimpinannya di KSB. Saat harga Gabah dan Jagung anjlok, pemerintahan telah menyiapkan dana cadangan untuk membeli di masyarakat.
“Jangan sampai petani Rugi, kalau pemerintah yg rugi itu tidak masalah,” jelas dia.
Sehingga, jika terdapat kepala daerah yang tidak mengambil kebijakan moneter saat harga jagung dan gabagus anjlok, maka bisa dianggap kurang berpihak kepada masyarakat. Sehingga tidak layak lagi untuk dipilih.
Sedangkan masalah LPG 3 Kg, merupakan peran dan fungsi Gubernur untuk menstabilkan harga. Agar tidak boleh ada kenaikan sepihak seperti itu.
Kemudian berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan, juga telah berhasil diterapkan di KSB. Dan kebijakan-kebijakan tersebut akan diterapkan di NTB.
“Bagaimana setiap orang sakit harus mendapat kepastian pelayanan cukup dengan menunjukkan KTP-nya saja seperti di KSB. Dan jika mereka harus dirujuk, pemerintah KSB bukan hanya orang sakit saja di perhatikan, tapi satu orang pendamping dari keluarga pasien dibiayai. bukan hanya kami fasilitasi tempat tinggalnya, tapi juga uang sakunya,” beber dia.
Di sektor pendidikan juga tidak boleh ada pungutan berupa apapun. Bahkan seragam siswa di tanggung pemerintah. “Termasuk jika mereka kesulitan dalam transportasi, maka kami menyediakan bus angkut siswa,” jelas Musyafirin.
Ia mengungkapkan, seluruh kepala daerah dapat menerapkan kebijakan-kebijakan seperti yang telah dilakukan di KSB. Namun tergantung keberpihakan masing-masing kepala daerah. (Using)
