Sumbawa Besar, sumbawanews.com – Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah menetapkan sebanyak 40 Desa Wisata melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 438 Tahun 2021. 40 desa wisata tersebut masuk dalam tiga klasifikasi yaitu Desa Wisata Budaya, Desa Wisata Alam dan Desa Wisata Buatan. Sejauh ini, desa desa tersebut belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.
Baca Juga: Atasi Kelangkaan Pakan Di Musim Kemarau, Pemdes Poto dan UTS Produksi Pakan Silase
Kepala Desa Poto, Fathul Muin,S.P mengakui hal itu. Menurutnya, untuk mewujudkan Desa Wisata yang handal butuh waktu yang panjang serta rencana pengembangan yang tepat dan sumber daya yang memadai. Pembangunan pariwisata yang handal dan berkelanjutan, kata Dia, harus melibatkan banyak pihak, baik pemerintah maupun swasta.
“ Kalau hanya mengandalkan kemampuan Pemerintah Desa dan masyarakat setempat masih sangat sulit. Kami memiliki banyak keterbatasan. Karena itu, kami butuh pendampingan.” ucapnya.
Dikatakan, menyusun rencana pengembangan desa wisata yang berkelanjutan tidak mungkin mengandalkan Pemerintah Desa mengingat hal tersebut membutuhkan kemampuan teknis. Begitu juga dengan penyusunan strategi pengembangan paket wisata yang beragam, pengembangan souvenir yang unik dan juga kuliner.
Persoalan ketersediaan infrastruktur juga menjadi tantangan dalam pengembangan desa wisata. Selain infrastruktur dasar seperti akses jalan, transportasi lokal, tempat parkir, penerangan jalan juga infrastruktur penunjang seperti toilet umum, tempat sampah dan pengolahan limbah serta ruang hijau yang menjadi tempat istirahat para wisatawan.
“Semuanya tidak mungkin dilakukan Pemdes. Itu sebabnya kami selalu menunggu intervensi pemerintah dalam hal-hal seperti ini,” katanya.
Fathul Muin menjelaskan, dalam tiga tahun terakhir Pemerintah Desa Poto telah berusaha membangun kemitraan dengan pihak lain seperti Universitas Teknologi Sumbawa dan juga Politeknik Pariwisata Lombok. Namun sejauh ini masih sebatas membangun komunikasi dan belum pada substansi kegiatan yang lebih kongkrit.
Ia berharap ke depan ada kerjasama yang lebih pasti dengan perguruan tinggi tersebut terutama dalam kegiatan penyusunan rencana induk dan rencana tapak kawasan untuk lokasi yang akan dikembangkan serta pada kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintah Desa maupun masyarakat. Sedangkan Pemerintah dan pemerintah daerah diharapkan dapat memberi dukungan pada pembangunan infrastruktur desa wisata. (Using)
