Oleh: Muslim Arbi
Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu
Setelah gagal memaksakan 3 periode oleh gerakan yang dilakukan oleh Luhut dan sejumlah menteri nya beberapa waktu lalu karena tekanan Rakyat dan Gerakan Pro Demokrasi dan Konstitusi.
Jokowi tidak berhenti berambisi untuk tetap melanjutkan 3 periode dengan memasang puteranya sebagai boneka nya mendampingi Prabowo sebagai cawapres nya.
Selama hampir 10 tahun sebagai presiden. Jokowi lebih tebar pesona pro rakyat dan kepentingan Rakyat. Tapi nyatanya lebih pro pemilik modal dan oligarki yang orbit kan dan back up selama ini.
Sejumlah kebijakan yang tidak pro rakyat di tentang habis2an oleh Rakyat dan mahasiswa tetap saja di paksakan. Misalnya UU Omnibuslaw. UU tersebut merusak alam, lingkungan dan nasib rakyat terutama kaum buruh tetap di pertahankan.
Belum lagi sejumlah proyek strategis nasional di bidang infrastruktur yang membebani keuangan negara dan menggerus kesejahteraan Rakyat tetap di teruskan dan di lanjutkan.
Pembangunan sejumlah Bandara dan sejumlah Jalan Tol yang di jual murah tetap di lakukan.
Pembangunan Proyek Kereta Api Cepat Jakarta – Bandung (KCJB). Meski jauh dari keutungan bisnis dan prospeknya tidak jelas. Tetap saja di teruskan.
Proyek Food Estate yang merusak hutan dan keuangan negara di biarkan terjadi.
Dengan rentangan waktu panjang dan menggerus anggaran yang memebebani APBN. Sebuah tindakan perjudian proyek yang sudah dipastikan akan jadi masalah.
Alih-alih hutang yang di lakukan oleh Jokowi lebih untuk menutup proyek yang lebih mengutamakan kepentingan proyek infrastruktur berbayar dan sejumlah proyek yang terbengkalai.
Apalagi kekhawatiran yang menghantui setelah tidak menjabat lagi. Banyak tindkan yang dapat menjerumuskan ke pidana dan penjara.
Satu hal yang sudah pasti akan di upayakan agar terbebas dari jeratan hukum. Jokowi memaksakan putera nya untuk dapat sebagai wakil presiden untuk selamatkan diri nya dan keluarga nya.
Tentunya ini langkah perjudian politik yang merusak demokrasi dan konstitusi. Itu terlihat dari yang terjadi di Mahkamah Konsitusi (MK), saat Gibran dipaksakan dengan menerabas UU batas usia yang sudah ada. Melalui Adik Ipar dan Paman Gibran, Anwar Usman sebagau Ketua MK.
Ada kesan kuat. Jokowi ingin selamat dan dapat menyelamatkan dirinya dengan memasang Gibran dan berupaya mengontrol kekuasaannya itu yang di topang oleh pemilik modal dan oligarki yang menyokong nya dan mendapatkan keuntungan selama ini.
Langkahnya Jokowi ini merusak demokrasi dan konstitusi hanya karena ingin selamat dan demi kepentingan pemilik modal dan oligarki.
Jika demikian, rusak sudah negara hukum demokrasi dan konstitusi yang di perjuangkan dan di pertahankan dengan segala pengorbanan oleh segenap rakyat selama ini.
Apa iya. Apakah negeri ini hanya untuk Jokowi, keluarga dan kaum Oligarki dan pemilik modal saja?
Meski demokrasi, hukum, konsitusi dan keadilan pelan-pelan lenyap? Oleh ambisi kekuasaan Jokowi?
Tidakkah cara Jokowi mematikan demokrasi dan rusak konsitusi adalah misi Oligarki untuk kepentingan Dinasti yang di bangun nya?
Tidakkah ini segitiga kekuatan: Oligarki – Dinasti dan Tyrani yang sedang di kemas untuk pertahankan kekusaan bukan?
Kekuasaan untuk Rakyat atau demi Oligarki dan Dinasti nya? Bukan kah ini adalah penguasa Tyran baru? Yang melabrak demokrasi, Hukum dan konsitusi demi ambisi nya?
Wallahu’alam
Margonda Raya:
19 Nopember 2023
