Sumbawa Besar, sumbawanews.com – Sejalan dengan pandangan umum fraksi pks untuk mengintensifkan pengawasan terhadap objek pajak yang tidak mematuhi ketentuan peraturan daerah, pemerintah daerah telah membentuk tim pemeriksa dan optimalisasi pajak daerah yang melibatkan unsur dari kejaksaan, inspektorat, polisi pamong praja, dan pihak terkait lainnya. Demikian disampaikan Bupati Sumbawa, H. Mahmud Abdullah, dalam penyampaian jawaban bupati sumbawa terhadap pandangan umum fraksi-fraksi dprd kabupaten sumbawa atas rancangan peraturan daerah kabupaten sumbawa tentang pertanggung jawaban pelaksanaan apbd tahun anggaran 2023, pada sidang paripurna III DPRD kabupaten sumbawa, rabu (10/07).
Baca Juga: Jawaban Bupati Sumbawa Terhadap Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrat
Terhadap harapan fraksi pks untuk optimalisasi sumber PAD melalui kerja sama dengan pihak ketiga akan menjadi pertimbangan pemerintah daerah. saat ini kerjasama strategi penagihan pajak dengan sistem pembayaran pajak on line beserta jaringannya sudah mulai berjalan dan akan terus kami kembangkan di masa yang akan datang.
“kami mengucapkan terima kasih atas harapan fraksi PKS untuk mengoptimalkan pendapatan dari investasi jangka panjang pada BUMD, kami akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan investasi yang dilakukan oleh bumd memberikan hasil yang maksimal. kami juga berupaya meningkatkan tata kelola dan manajemen bumd dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,” jelas Bupati.
Untuk efisiensi belanja daerah, telah dan akan terus melakukan evaluasi secara rutin terhadap efektivitas dan efisiensi belanja daerah. Serta mendorong pengalokasiannya pada kegiatankegiatan yang memberikan dampak langsung pada masyarakat.
terhadap ruas jalan batu dulang – tepal – batu rotok akan dikerjakan pada tahun anggaran 2024 melalui dana infrastruktur jalan daerah (ijd) kementerian pupr sebagai kelanjutan pekerjaan tahun anggaran 2023. adapun harapan untuk membangun jaringan internet di desa tepal, pemerintah daerah akan mengkoordinasikan dengan kementerian komunikasi dan informatika.
“Terkait pendaftaran indikasi geografis kopi batulanteh, insyainsya allah akan dilakukan pendaftaran pada tahun 2024 dengan melibatkan tenaga ahli dari pusat penelitian kopi dan kakao,” ucapnya.
Menanggapi harapan agar adanya pendampingan khusus kepada umkm untuk membranding kemasan produknya, akan menjadi perhatian pemerintah daerah. “Selaras dengan harapan fraksi pks, pemerintah daerah terus berupaya menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah secara menyeluruh dan berwawasan lingkungan,” kata dia.
selain upaya penanganan melalui pengadaan 2 (dua) unit armada angkut sampah serta pengadaan dan perbaikan beberapa unit kontainer di tahun 2024, pemerintah daerah terus melakukan revitalisasi terhadap seluruh tps 3r yang telah dibangun.
Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, telah ditempuh beberapa upaya antara lain meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan rsud dan puskesmas melalui pelatihan maupun pendidikan berkelanjutan. Serta penerapan mutu sesuai standar akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.
Sedangkan terkait dengan universal health coverage (uhc), pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran tidak kurang dari 40 milyar setiap tahun untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu. upaya sosialisasi juga dilakukan terus menerus, sehingga semakin banyak masyarakat tercover dengan program ini.
terkait tambang ilegal di kecamatan lantung, pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi selaku pemilik kewenangan. menanggapi harapan agar dilakukan pembangunan smp negeri tepal, pemerintah daerah akan melakukan pengkajian mengenai kelayakan pembangunannya. (Using)
