Sumbawa Besar, sumbawanews.com – Pemerintah daerah sependapat dengan pandangan fraksi partai demokrat bahwa inovasi dan strategi dalam menggali potensi pad sangat diperlukan untuk mendongkrak penerimaan pad agar lebih optimal. Demikian disampaikan Bupati Sumbawa, H. Mahmud Abdullah, dalam penyampaian jawaban bupati sumbawa terhadap pandangan umum fraksi-fraksi dprd kabupaten sumbawa atas rancangan peraturan daerah kabupaten sumbawa tentang pertanggung jawaban pelaksanaan apbd tahun anggaran 2023, pada sidang paripurna III DPRD kabupaten sumbawa, rabu (10/07).
Baca Juga: Ini Jawaban Bupati Sumbawa Terhadap Pandangan Umum Fraksi Partai Gerinda
“Terkait penentuan target pendapatan dapat kami sampaikan bahwa pada dasarnya penentuan target tersebut tetap didasarkan pada potensi yang ada. Kami mengapresiasi perhatian dan harapan partai demokrat terkait dengan perlunya evaluasi dan perbaikan untuk mengatasi keterlambatan pertumbuhan ekonomi. pemerintah daerah akan segera mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan laju perekonomian yang lebih maju dan berkelanjutan.
terkait keselarasan belanja daerah dengan kepentingan masyarakat, realisasi dan sumber dana transfer, tingginya sisa lebih perhitungan anggaran (silpa), kontribusi bumd terhadap pad, program dan kegiatan yang tidak terlaksana tetap menjadi perhatian pemerintah daerah agar lebih baik dimasa yang akan datang.
“kami mendukung pandangan fraksi partai demokrat bahwa penjelasan ranperda pertanggungjawaban apbd tahun 2023 merupakan aspek kritikal yang memerlukan perhatian yang proporsional dan terukurterukur,” katanya.
keseriusan ini mencerminkan komitmen bersama untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berjalan sesuai dengan peraturan yang ada tetapi juga sesuai dengan prinsipprinsip akuntabilitas yang kuat. dalam konteks good governance, transparansi adalah kunci untuk memperkuat kepercayaan publik dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam pengelolaan sumber daya daerah.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola ini dan memperkuat kerja sama dengan dprd dan semua pihak untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan,” ujar bupati.
terhadap saran dari fraksi partai demokrat untuk terus melakukan pengawasan terhadap penggunaan belanja tidak terduga,akan menjadi atensi khusus pemerintah daerah. pengawasan yang telah dilakukan selama ini adalah reviu rencana kebutuhan biaya dan direncanakan untuk dilakukan juga audit pasca kegiatan.
terkait permasalahan masih adanya sekolah yang menjual buku pelajaran dan pungutan di sekolah kami akan menginstruksikan dinas terkait untuk melakukan pengecekan dan pengawasan di semua sekolah serta memastikan ketersediaan buku pelajaran sesuai dengan kebijakan dibidang pendidikan.
adapun mengenai sistem penerimaan peserta didik baru (ppdb), akan menjadi perhatian untuk disempurnakan pada ppdb tahun berikutnya. sedangkan untuk sma, pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.
terkait penerapan sistem kelas rawat inap standar (kris), pemerintah daerah sedang membangun ruangan rawat inap dimaksud di RSUD sumbawa yang berlokasi di sering melalui dana dak tahun 2024. Seiring dengan hal tersebut pemerintah daerah juga berupaya agar sdm RSUD dapat menerapkan sistem tersebut dengan baik.
“mengenai permasalahan sering terjadinya bencana alam seperti banjir dan longsor yang disebabkan karena aktivitas penambangan, kami akan meningkatkan pengawasan dan memastikan semua pelaku usaha mematuhi standar lingkungan yang telah ditetapkan dan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait,” kata dia.
terkait penanggulangan ancaman kebakaran, kami akan mengembangkan strategi yang lebih komprehensif untuk mencegah dan mengelola resiko kebakaran termasuk di dalamnya membangun posko siaga damkar dengan fasilitas yang memadai secara bertahap.
mengenai kerusakan infrastruktur akibat genangan air dalam kota sumbawa besar, pemerintah daerah akan segera melakukan penanganan. selain itu, untuk mengatasi persoalan genangan air, tetap melakukan kegiatan pengerukan sedimen secara berkala pada saluran drainase dalam kota sumbawa besar, perbaikan drainase yang mengalami kerusakan serta melakukan kajian mendalam terkait rencana pembangunan kolam retensi.
“sejalan dengan harapan fraksi partai demokrat, pemerintah daerah akan melakukan evaluasi terhadap permasalahan kualitas proyek fisik pemerintah daerah,” ucapnya. (Using)
