Sumbawa Besar, sumbawanews.com – Sekda Sumbawa, Budi Prasetyo, mewakili Bupati Sumbawa dalam menyampaikan Jawaban atas pandangan umum fraksi PDI-Perjuangan dalam rapat paripurna penyampaian Jawaban Bupati Sumbawa terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sumbawa atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2045, Kamis (27/06) mengatakan, Terhadap pandangan umum fraksi partai demokrat terkait keselarasan dokumen rpjpd dengan rencana tata ruang tata wilayah (RTRW) kabupaten sumbawa dan RTRW kabupaten berbatasan dapat dijelaskan bahwa hal tersebut telah tertuang dalam bab 1.3 hubungan antara dokumen RPJPD dengan dokumen lainnya. Sehingga rpjp kabupaten sumbawa menjadi dokumen perencanaan sinergis yang terpadu baik dalam hal aspek kewilayahan dan aspek sektoral.
“Jawaban ini sekaligus menjawab pandangan umum fraksi partai persatuan pembangunan,” kata sekda.
Baca Juga: Jawaban Bupati Sumbawa Atas Pandangan Umum Fraksi PDI-Perjuangan
Adapun terkait dengan perekonomian adaptif dan berdaya saing, pemerintah daerah mendorong pergeseran sektor pertanian ke arah sektor perdagangan dan industri yang lebih memiliki nilai tambah sehingga sektor pertanian meskipun menjadi penyumbang pdrb terbesar secara bertahap akan bergeser ke sektor barang dan jasa, hal ini sejalan dengan misi ke-2 rpjpd transformasi pembangunan ekonomi daerah yang maju dan berkelanjutan melalui arah kebijakan penguatan industrilisasi.
Selanjutnya terhadap program-program yang bersifat progresif dan signifikan telah kami sampaikan pada jawaban atas pandangan umum fraksi partai demokrasi indonesia perjuangan.
Terkait dengan pendidikan karakter kami sepakat dengan fraksi partai demokrat. Hal ini dapat kami jelasakan bahwa dalam rpjpd kabupaten sumbawa tahun 2025-2045 ini telah digariskan arah kebijakan dan sasaran pokok yang nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan rancangan rpjmd tahun 2025-2029, yang akan diselaraskan dengan visi misi bupati dan wakil bupati terpilih.
Selanjutnya kami sepakat dengan pernyataan bahwa peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan permasalahan pengelolaan persampahan perlu mendapat perhatian serius, dan ini sudah dituangkan dalam arah kebijakan dan sasaran pokok rpjpd tahun 2025-2045.
Adapun terhadap angka pengangguran terbuka di kabupaten sumbawa dapat dijelaskan bahwa sesuai dengan data bps, tingkat penggangguran terbuka (tpt) kabupaten sumbawa tahun 2023 sebesar 2,79% lebih rendah dibandingkan rata-rata tpt provinsi sebesar 2,80 % dan nasional sebesar 5,32%.
Terkait perubahan iklim, isu-isu strategis yang menjadi atensi fraksi partai demokrat berupa upaya peningkatan mitigasi bencana sudah tertuang dalam 45 indikator utama pembangunan daerah yang menjadi lampiran dari dokumen rpjpd kabupaten sumbawa tahun 2025-2045.
Selanjutnya terhadap catatan akhir dari pandangan umum fraksi partai demokrat mengenai tata cara penyusunan dokumen rpjpd dapat kami jelaskan bahwa proses penyusunan dokumen rpjpd telah melalui tahapan koordinasi, integrasi, sikronisasi dan sinergi dengan dokumen rpjpn dan rpjpd provinsi ntb. (Using)
