Jakarta, Sumbawanews.com.- Ketua Jaringan Aktivis dan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (JAMKI), Agung Wibowo Hadi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan penyelidikan terhadap Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Demikian disampaikan Agung pada wartawan Jumat, (26/07/2024).
Agung menyampaikan sudah saatnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan penyelidikan terhadap Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Berdasarkan catatan Jaringan Aktivis dan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (JAMKI), telah ditemukan dugaan permainan sejumlah proyek, khususnya pada Sekretariat Jenderal Kemendes PDTT. Adapun hasil temuan Kami sebagai berikut:
Satuan Kerja Sekretariat Jenderal Kemendes PDTT setiap tahunnya menjalankan proyek cleaning service untuk Kantor Kemendes PDTT yang berlokasi di jalan TMP Kalibata, Jakarta Selatan dan jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat.
Proyek cleaning service ini diduga kuat menjadi salah satu ajang bancakan oknum Sekretariat Jenderal Kemendes PDTT, karena terdapat sejumlah kejanggalan antara lain:
Pertama, Anggaran proyek cleaning service setiap tahunnya selalu naik. Pada tahun 2022 saja, anggaran yang disiapkan senilai Rp 8,9 miliar.
Kemudian anggaran pada tahun 2023, Anggarannya naik menjadi sebesar Rp 9,2 miliar, dan selanjutnya anggaran pada tahun 2024 membengkak menjadi sebesar Rp 11,8 miliar.
Dalam kurun waktu dua tahun saja, Proyek cleaning service benar-benar sedap lantaran mengalami kenaikan sebesar Rp 2,8 miliar. Hal ini tidak logis mengingat lokasi dan spesifikasi pekerjaan tetap sama.
Kedua, Dalam tahapan tender proyek, JAMKI meragukan prosesnya dijalankan sesuai aturan perundang-undangan.
Contohnya, Proyek cleaning service pada tahun 2022 ditemukan banyak kejanggalan. Mulai dari minimnya peserta lelang yang hanya 39 peserta, dan lebih parah lagi hanya ada dua perusahaan yang tercatat lolos ke tahap penawaran harga.
Berdasarkan aturan, sedikitnya harus ada tiga peserta tender yang lolos mengajukan penawaran harga agar panitia lelang dapat memilih yang paling efisien dan memenuhi kriteria.
Berdasarkan temuan di atas, JAMKI mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera membuka penyelidikan atas pelaksanaan proyek cleaning service yang dilaksanakan Sekjen Kemendes PDTT.
“Panggil dan periksa Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT),Taufik Madjid.” tegas Agung. (Hilman)
