Home Berita IPK 2022 Terburuk Sepanjang Reformasi, Jokowi: Jadi Koreksi dan Evaluasi

IPK 2022 Terburuk Sepanjang Reformasi, Jokowi: Jadi Koreksi dan Evaluasi

Presiden Jokowi mengunjungi Pasar Baturiti di Tabanan, Bali, Kamis (02/02/2023). (Foto: BPMI Setpres)

Jakarta, Sumbawanews.com.- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2022 akan menjadi koreksi dan evaluasi pemerintah agar ke depannya IPK Indonesia makin baik.

“Iya itu akan menjadi koreksi dan evaluasi kita bersama,” ujar Presiden menanggapi pertanyaan awak media, Kamis (02/02/2023), setelah meninjau Pasar Baturiti, Tabanan, Bali.

Baca juga: KPK Beri Atensi 5 Sektor Rawan Korupsi

Pada Selasa (31/01/2023), Transparency International Indonesia (TII) meluncurkan data IPK atau”Corruption Perception Index” (CPI) Indonesia pada 2022 yang mengalami penurunan dari 38 ke 34. IPK mengacu pada 8 sumber data dan penilaian ahli untuk mengukur korupsi sektor publik di 180 negara dan teritori.

Sementara itu mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., menilai pelumpuhan KPK itulah yang memberi kontribusi langsung pada turunnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia menurut Transparency International dari 38 ke 34.

Baca juga: Terlalu! Menpan Kesal, Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun Habis Cuma Buat Studi Banding dan Rapat di Hotel

“Pelumpuhan KPK itulah yang menurut saya memberi kontribusi langsung pada turunnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia menurut Transparency International dari 38 ke 34, hal mana baru saja dirilis,” ungkap Dennny dalam pernyataan tertulisnya.

Menurut Denny, penurunan IPK kali ini merupakan rekor terburuk dalam sejarah reformasi di Indonesia, “itulah rekor penurunan IPK terburuk dalam sejarah reformasi Indonesia,” pungkas Denny.

Senada dengan Denny, Deputi Sekretaris Jenderal TII Wawan Suyatmiko menilai Penurunan IPK Indonesia pada tahun ini dinilai sebagai yang terburuk sepanjang reformasi.

Baca juga: Anies Baswedan : Millenial Harus Sehat, Berkarakter Baik dan Terdidik

“CPI [Corruption Perceptions Index] Indonesia 2022 kita berada di 34, rangking 110. Dibanding tahun lalu, turun empat poin dan turun 14 rangking-nya,” ujar Wawan dalam konferensi pers di Pullman Hotel, Jakarta, Selasa (31/1).

Organisasi internasional yang bertujuan memerangi korupsi politik itu rutin mengeluarkan skor IPK setiap tahunnya. Skor berdasarkan indikator 0 atau sangat korup hingga 100 yang berarti sangat bersih.

Baca juga: Tahukah Kamu, 7 Buah dari Surga yang Tercatat di Al Quran Ada di Sekitar Kita

Di level ASEAN, Indonesia berada di bawah Singapura dengan IPK 83, Malaysia 47, Timor Leste dan Vietnam 42, dan Thailand 36.

Wawan mengungkapkan Indonesia hanya mampu menaikkan skor IPK sebanyak dua poin dari skor 32 selama satu dekade terakhir sejak tahun 2012.

Situasi itu, terang dia, memperlihatkan respons terhadap praktik korupsi masih berjalan lambat bahkan terus memburuk akibat minimnya dukungan nyata dari para pemangku kepentingan.

“Skor ini turun empat poin dari tahun 2021 atau merupakan penurunan paling drastis sejak 1995,” ucap Wawan.

Baca juga: Bidara, Pohon Surga Yang Disebut dalam Alquran: Inilah Manfaat Buat Kesehatan

Wawan menyebut terdapat delapan indikator penyusunan IPK. Tiga indeks mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu yaitu PRS International Country Risk Guide (dari 48 menjadi 35); IMD World Competitiveness Yearbook (dari 44 menjadi 39); dan PERC Asia Risk Guide (dari 32 menjadi 29).

Indeks yang mengalami kenaikan yaitu World Justice Project – Rule of Law Index (dari 23 menjadi 24) dan Varieties of Democracy Project (dari 22 menjadi 24).

Baca juga: Lampaui Target Nasional, Smelter AMIN Batu Hijau NTB Sumbang Rp21.606 Triliun

Sementara tiga yang stagnan yaitu Global Insight Country Risk Ratings (47); Bertelsmann Foundation Transform Index (33); dan Economist Intelligence Unit Country Ratings (37).

Secara global, Denmark negara yang menempati posisi pertama dengan IPK 90. Diikuti oleh Finlandia dan Selandia Baru dengan skor IPK 87.

Menurut Wawan, institusi demokrasi yang kuat dan penghormatan besar terhadap hak asasi manusia juga menjadikan negara-negara tersebut menjadi negara paling damai menurut Global Peace Index.

Sementara itu, Sudan Selatan (13), Suriah (13) dan Somalia (12) yang seluruhnya terlibat konflik berkepanjangan tetap berada di posisi bawah. Selain itu, sebanyak 26 negara di antaranya Qatar (58), Guatemala (24), dan Inggris (73), berada di posisi terendah dalam sejarah tahun ini.(sn01)

Previous articleBabinsa Koramil 1710-07/Mapurujaya Laksanakan Komsos Dengan Masyarakat Untuk Mempererat Tali Silaturahmi
Next articleDiduga Pasar Tente Jadi Sarang Prostitusi
Kami adalah Jurnalis Jaringan Sumbawanews, individu idealis yang ingin membangun jurnalistik sehat berdasarkan UU No.40 Tahun 1999 tentang PERS, dan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi. Dalam menjalankan Tugas Jurnalistik, kami sangat menjunjung tinggi kaidah dan Kode Etik Jurnalistik, dengan Ethos Kerja, Koordinasi, Investigasi, dan Verifikasi sebelum mempublikasikan suatu artikel, opini, dan berita, sehingga menjadi suatu informasi yang akurat, baik dalam penulisan kata, maupun penggunaan tatabahasa.