Sumbawanews.com,- Sistem pertahanan udara S-400 Triumf buatan Rusia kembali memicu ketegangan geopolitik di Timur Tengah, dengan Turki terjebak dalam sanksi Amerika Serikat karena kepemilikannya, sementara Iran dikabarkan berupaya memperoleh sistem yang sama untuk memperkuat pertahanannya. Pada 5 November 2026, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran, Mohsen Rezaei, bertemu Presiden Vladimir Putin di Kremlin membawa surat pribadi dari Pemimpin Tertinggi Mojtaba Khamenei yang meminta pasokan S-400. Meski pertemuan itu dikonfirmasi oleh kedua negara dan membahas kerja sama strategis serta keamanan kawasan, tidak ada konfirmasi resmi mengenai penandatanganan kontrak pengiriman. Laporan The Telegraph yang mengutip pejabat Iran anonim menyebut Teheran optimistis permintaannya akan disetujui, tetapi Kremlin dan media resmi Rusia tidak menyebut hal itu sebagai hasil pertemuan.
Turki, yang membeli S-400 pada 2017 senilai 2,5 miliar dolar AS dan menerima seluruh komponennya sejak 2019, telah dikeluarkan dari program pengembangan F-35 Lightning II oleh Amerika Serikat sejak Juli 2019. Washington khawatir sistem radar S-400 dapat mengumpulkan data sensitif tentang kelemahan siluman F-35, meski Ankara menegaskan sistem itu dioperasikan secara terpisah dan tidak terintegrasi dengan jaringan NATO. Kongres AS kemudian mengesahkan Undang-Undang CAATSA yang secara hukum melarang transfer F-35 kepada negara yang memiliki S-400. Saat ini, Turki mengajukan permintaan baru untuk membeli 40 jet F-35, berbeda dari rencana awal 100 pesawat sebelum dikeluarkan dari program.
Meskipun Presiden AS Donald Trump menyatakan pada Juli 2026 kesediaannya mencabut sanksi dan mempertimbangkan penjualan F-35 kepada Turki selama pertemuan dengan Erdogan di NATO, hambatan hukum tetap berlaku. Pasal 1245 dalam National Defense Authorization Act 2020 mensyaratkan sertifikasi bahwa Turki telah menghapus semua S-400, menjamin tidak akan memperolehnya lagi, dan memenuhi kriteria ketat terkait pengadaan peralatan pertahanan dari Rusia. Surat Departemen Luar Negeri AS kepada Kongres pada 22 Juli 2026 menegaskan Ankara belum memenuhi syarat tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan membedakan antara pencabutan larangan penjualan F-35 dan pemulihan status Turki sebagai mitra produksi, menekankan keduanya memerlukan proses berbeda. Di sisi lain, Iran, yang mengalami kerusakan sistem pertahanan udara akibat serangan AS dan Israel, terus berupaya memperoleh S-400 sebagai bagian dari strategi memperkuat kedaulatan udaranya.
