Sumbawanews.com,- Pemerintah Azerbaijan menghadapi protes massal dan kritik dari Turki setelah memberlakukan aturan larangan mengenakan jilbab di sekolah-sekolah. Kebijakan itu, yang diterapkan bulan lalu, melarang pakaian di luar seragam resmi yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip sekularisme pendidikan, meski tidak secara eksplisit menyebut jilbab. Respons keras muncul setelah puluhan guru dan siswi dilarang masuk sekolah karena mengenakan jilbab, memicu aksi protes di sejumlah sekolah, termasuk boikot belajar dan adegan haru di mana murid-murid memeluk guru mereka yang dipecat.
Kementerian Dalam Negeri Azerbaijan menyatakan 37 orang ditahan atas dugaan mengganggu ketertiban umum terkait protes tersebut. Video-video di media sosial menunjukkan siswi menangis sambil memegang poster protes, sementara aksi solidaritas muncul di kalangan pelajar. Di sisi lain, penasihat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Oktay Saral, mengecam kebijakan itu sebagai “tidak dapat diterima”, menegaskan bahwa jilbab adalah bagian dari tuntutan keyakinan agama dan mendesak Azerbaijan membatalkannya.
Partai penguasa Azerbaijan, Yeni Azerbaijan Party (YAP), menanggapi dengan tajam, menyebut pernyataan Saral sebagai “populis dan tidak bertanggung jawab” yang berpotensi merusak hubungan bilateral. YAP menegaskan bahwa aturan seragam didasarkan pada prinsip kesetaraan, sekularisme, dan supremasi hukum, serta menegaskan bahwa Turki—meski memiliki ikatan “satu bangsa, dua negara”—tidak boleh mencampuri urusan domestik Azerbaijan. Partai itu juga menolak kritik terhadap hubungan Azerbaijan dengan Israel, menyatakan bahwa kerja sama itu berdasarkan hukum internasional dan kepentingan bersama.
