Sumbawanews.com,- Pertemuan Majelis Umum PBB pada Selasa, 27 Oktober 2026, menjadi saksi ketegangan diplomatik antara Amerika Serikat dan Kuba, ketika Duta Besar AS Mike Waltz dan Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez saling serang dalam sidang yang membahas embargo ekonomi AS terhadap Kuba. Waltz menyerukan agar negara-negara anggota tidak mendukung resolusi tahunan yang mengutuk embargo, sambil menuduh pemerintah Kuba melakukan korupsi bertahun-tahun. Respons keras pun muncul: Rodriguez dan delegasi Kuba menggebrak meja, lalu berjalan mendekati podium dan langsung menyerukan, “Anda pembohong!” Waltz membalas dengan nada tajam, “Anda tahu siapa yang sedang Anda hadapi? Ini AS. Mundur!”
Insiden ini menjadi pelanggaran langka terhadap protokol diplomatik PBB, sekaligus mencerminkan memanasnya hubungan kedua negara di tengah upaya pemerintahan Presiden Donald Trump memperberat tekanan ekonomi terhadap Kuba. Ancaman AS untuk mengenakan tarif pada negara yang menjual minyak ke Kuba telah memicu pemadaman listrik luas, mengganggu pasokan air, listrik, internet, dan kebutuhan dasar masyarakat. Kuba menyoroti kontradiksi kebijakan Washington: mendesak keterbukaan ekonomi sambil terus memperluas sanksi yang justru menghambatnya.
Adu mulut ini terjadi sepekan setelah Waltz terlibat perselisihan serupa dengan perwakilan Kuba di forum lain yang diadakan AS untuk menyoroti tuduhan represi pemerintah Kuba. Pada Rabu, 28 Oktober 2026, Majelis Umum PBB tetap mengesahkan resolusi yang mengutuk kebijakan “tekanan maksimum” AS terhadap Kuba, dengan dukungan 130 negara. Sebanyak 17 negara, termasuk AS dan Israel, menentang, sementara 25 negara abstain—menunjukkan penurunan dukungan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 165 negara. Meski tidak mengikat secara hukum, hasil pemungutan suara ini tetap menjadi indikator kuat pandangan global terhadap embargo yang telah berlangsung puluhan tahun.
