Sumbawanews.com,- Seluruh 19 anggota parlemen Nauru kini mendukung pemerintah, menjadikan negara kepulauan Pasifik itu tanpa oposisi formal untuk pertama kalinya sejak memperoleh kemerdekaan pada 1968. Keputusan ini diumumkan oleh Presiden David Adeang melalui unggahan Facebook pada 10 November 2026, menyusul bergabungnya seluruh anggota sebelumnya dari kubu oposisi ke dalam pemerintahan. Dua anggota parlemen, Pyon Deiye dan Jason Bingham Agir, resmi diangkat sebagai wakil menteri, menandai penyatuan penuh kekuasaan legislatif di bawah kepemimpinan Adeang. Presiden menegaskan bahwa langkah ini mencerminkan persatuan dan kesamaan tujuan demi kepentingan nasional, meski tidak menjelaskan alasan mendalam di balik perpindahan politik tersebut.
Ketiadaan oposisi memicu pertanyaan tentang mekanisme pengawasan terhadap pemerintah, fungsi krusial yang selama ini diemban oleh kelompok oposisi dalam sistem parlemen satu kamar Nauru. Adeang menyatakan bahwa perbedaan pendapat dan perdebatan politik tetap akan berlangsung, sebagaimana layaknya demokrasi yang sehat, namun tidak merinci bagaimana proses itu akan diwujudkan tanpa struktur oposisi resmi. Sebagian besar anggota parlemen Nauru maju sebagai calon independen, dan sistem politiknya memang dikenal fleksibel dengan seringnya peralihan aliansi. Namun, belum pernah terjadi sebelumnya seluruh anggota parlemen berada dalam satu blok yang sama.
Media lokal di Nauru, yang seluruhnya dimiliki pemerintah, tidak memberikan laporan independen mengenai peristiwa ini. Akses bagi jurnalis asing sangat terbatas, dengan biaya visa jurnalis mencapai 8.000 dolar Australia. Informasi satu-satunya yang tersedia berasal dari pernyataan resmi pemerintah. Nauru, dengan populasi sekitar 12.000 jiwa, kini memasuki babak baru dalam sejarah politiknya—tanpa kekuatan penyeimbang di parlemen, dan tanpa penjelasan jelas tentang bagaimana akuntabilitas akan dijaga.
