Sumbawanews.com,- Pemerintah Myanmar menolak putusan Mahkamah Internasional (ICJ) yang menyatakan negaranya bersalah melakukan genosida terhadap etnis Rohingya dalam operasi militer 2017. Putusan bersejarah itu diambil pada 19 November 2026, dengan sembilan dari 15 hakim ICJ menyatakan Myanmar bersalah, sementara enam lainnya tidak mendukung. Juru bicara Presiden Min Aung Hlaing, Khine Khine Soe, menilai putusan itu tidak adil karena tidak bulat dan menolak kewenangan ICJ untuk menghukum negara. ICJ memerintahkan Myanmar memastikan pengungsi Rohingya kembali secara aman, menyelidiki dan mengadili pelaku kejahatan, serta memberi kompensasi—tapi pemerintah Myanmar belum memberi tanggapan resmi terhadap perintah itu. Kelompok Rohingya dan pemerintahan bayangan NUG menyambut putusan itu sebagai langkah awal keadilan, sementara Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) dan Rohingya Solidarity Organization (RSO) mendesak masyarakat internasional memastikan kepatuhan Myanmar. Pernyataan Presiden AS Donald Trump, Presiden China Xi Jinping, dan Presiden Rusia Vladimir Putin yang kritis terhadap lembaga peradilan internasional disebutkan Myanmar sebagai dasar penolakan, meski ICJ berbeda dengan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang disebut dalam pernyataan itu. Sebanyak 1,2 juta pengungsi Rohingya masih tinggal di kamp-kamp padat di Bangladesh, menghadapi kondisi hidup yang memprihatinkan.















