Sumbawanews.com,- Den Haag — Mahkamah Internasional (ICJ) akan mengumumkan putusan atas gugatan dugaan genosida terhadap etnis Muslim Rohingya oleh Myanmar pada Kamis, 19 November 2026. Putusan ini menjadi titik balik hukum internasional, karena untuk pertama kalinya ICJ diminta menilai apakah sebuah negara secara sistematis berupaya menghancurkan kelompok etnis tertentu, sesuai Konvensi Genosida PBB 1948.
Gambia, yang mengajukan gugatan tujuh tahun lalu, menuduh Myanmar melakukan kejahatan massal selama operasi militer 2016–2017, termasuk pembunuhan, pembakaran desa, pemerkosaan, dan kekerasan seksual yang mengusir ratusan ribu warga Rohingya ke Bangladesh. Para hakim ICJ telah mempertimbangkan bukti-bukti selama bertahun-tahun, termasuk kesaksian langsung penyintas dari kamp pengungsian di Bangladesh, yang menggambarkan kekejaman seperti anak yang direnggut dan dilempar ke api, serta tumpukan jenazah di kuburan massal.
Pendukung gugatan, termasuk organisasi HAM Legal Action Worldwide, menekankan bahwa pola serangan yang terstruktur—menargetkan warga sipil, memisahkan gender, dan menghancurkan sarana hidup—menunjukkan niat menghancurkan kelompok Rohingya secara keseluruhan. Antonia Mulvey, pendiri LAW, menyatakan kekerasan seksual bukan tindakan individu, melainkan bagian dari strategi genosida. Menteri Kehakiman Gambia Dawda Jallow menegaskan, kasus ini bukan sekadar hukum abstrak, tapi soal nyawa manusia yang menjadi sasaran penghancuran.
Myanmar membantah semua tuduhan, menyatakan Gambia gagal menghadirkan bukti konkret. Putusan ICJ ini juga dipandang memiliki dampak luas, mengingat kesamaan struktur dengan kasus genosida di Gaza yang diajukan Afrika Selatan. Mantan penyelidik HAM PBB, Yanghee Lee, menyebut putusan ini menjadi momen bersejarah bagi para penyintas dan keluarga mereka di seluruh dunia, sekaligus ujian bagi komunitas internasional atas kegagalan mencegah kekejaman sembilan tahun lalu.
