Sumbawanews.com,- Operasi militer Israel di Hebron, Tepi Barat, memasuki hari keenam pada Rabu, 28 Oktober 2026, memaksa 4.969 warga Palestina dari 780 keluarga meninggalkan rumah mereka. Penggerebekan rumah, penutupan akses, dan penangkapan massal menjadi ciri khas operasi yang terus berlanjut, dengan pasukan Israel memperketat penjagaan di pintu-pintu masuk kota dan kamp pengungsi Al-Fawwar. Rekaman menunjukkan tentara Israel menghentikan, memeriksa, dan memperlakukan warga secara kasar di sekitar bundaran Al-Jalda, sementara akses ke kawasan Al-Jalda dan Deir Baha tetap ditutup. Di antara yang terusir terdapat 336 bayi, 441 lansia, 216 perempuan hamil dan menyusui, 44 penyandang disabilitas, dan 312 penderita penyakit kronis, memperparah krisis kemanusiaan di tengah hambatan akses ke layanan medis.
PBB melalui UNRWA menyatakan keprihatinan mendalam atas pembatasan pergerakan yang mengganggu akses warga terhadap kebutuhan dasar, menyerupai pengungsian massal di Tepi Barat utara pada awal 2025 yang menewaskan lebih dari 34 ribu orang dan masih berdampak hingga kini. UNRWA menegaskan bahwa tindakan ini merupakan penghukuman kolektif yang melanggar hukum internasional. Sejak Jumat hingga Senin, sebanyak 85 warga Palestina ditangkap di Kegubernuran Hebron, termasuk jurnalis Hamza Salama Al-Safi dan dua saudaranya di Tulkarm, serta 11 mantan tahanan di Qalqilya. Di Al-Shuyoukh, empat petani zaitun—Abdullah, Abdul Basit, Muhammad Al-Mashni, dan Ayoub Al-Mashni—ditangkap saat bekerja dan dibawa ke permukiman ilegal Asfir. Enam rumah dan satu kafe di Tepi Barat diambil alih militer Israel untuk dijadikan barak dan lokasi interogasi. Di Masafer Yatta, Issa Awad terluka di wajah akibat serangan pemukim Israel, sementara Muhammad Yusuf Makhamra ditangkap setelah serangan serupa di dekat desanya.
Operasi ini dimulai setelah dua warga Palestina menyerang pos pemeriksaan Israel pada Jumat, menewaskan dua tentara dan melukai tiga lainnya, sebelum kedua penyerang ditembak mati oleh pasukan Israel. Sejak itu, penutupan akses diperluas ke jalan-jalan menuju Hebron, kota-kota, desa, dan kamp pengungsi sekitarnya. Pihak Palestina menuduh pemerintah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memanfaatkan operasi ini untuk memperkuat dukungan dari kalangan pemukim menjelang pemilu Israel. Situasi di Hebron semakin memperpanjang daftar pengungsian paksa di Tepi Barat, sementara kekerasan, penangkapan, dan pembatasan akses terus memperburuk kondisi kemanusiaan di wilayah yang diduduki.
