Sumbawanews.com,- Pemerintahan sipil di Jalur Gaza yang selama ini dijalankan Hamas resmi dibubarkan dan pengelolaan wilayah tersebut akan diserahkan kepada Komite Nasional untuk Pengelolaan Gaza (NCAG), yang dipimpin Ali Shaat. Langkah ini diumumkan pada Senin, 6 Juli 2026, sebagai upaya mendesak Israel memenuhi seluruh poin gencatan senjata yang ditengahi oleh Dewan Perdamaian pada Oktober 2025. Ketua Komite Darurat Pemerintah Gaza, Mohammad Jawad Abdul Khaleq Al-Farra, menyatakan pengunduran dirinya sebagai bagian dari proses penyerahan kewenangan, menegaskan keputusan ini bersifat politis dan nasional demi kepentingan rakyat Palestina. Ia berharap penghapusan struktur pemerintahan Hamas dapat menghilangkan alasan Israel mempertahankan blokade, menutup perbatasan, dan menghambat bantuan kemanusiaan serta rekonstruksi di Gaza. Namun, Al-Farra mengakui bahwa pengalaman masa lalu menunjukkan Israel kerap mengabaikan komitmen, sehingga belum ada jaminan perubahan kebijakan akan segera terwujud di lapangan.
