Sumbawanews.com,- Lebih dari 160 warga sipil tewas dalam serangan drone berturut-turut di Sudan selama beberapa hari terakhir, dengan korban terbanyak terjadi di wilayah barat dan tengah negara itu. Serangan yang menargetkan pasar, pusat transportasi, dan kamp pengungsi itu menewaskan anak-anak dan memperparah krisis kemanusiaan yang telah berlangsung sejak konflik meletus pada April 2023. Kelompok pemantau Emergency Lawyers melaporkan tiga anak tewas di Khartoum pada Senin, sementara 80 orang tewas dalam serangan di Al-Dibab, West Kordofan, dan 41 orang lainnya tewas di Blue Nile akibat serangan pada Jumat. Pihak yang bertikai—Rapid Support Forces (RSF) dan pasukan militer Sudan—saling menuduh sebagai pelaku serangan, yang semakin intensif sejak beberapa bulan terakhir.
Di Sudan timur, sistem pertahanan udara berhasil mencegat sejumlah drone RSF yang menargetkan Bendungan Atbara dan Setit di Gadaref. Di Nyala, ibu kota South Darfur, serangan drone menewaskan 17 orang, termasuk tujuh perwira RSF, dan melukai 23 lainnya. PBB mengecam serangkaian serangan itu sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stephane Dujarric, menyatakan keprihatinan atas terus berlanjutnya serangan drone yang menewaskan warga sipil dan menghancurkan layanan penting.
Perang di Sudan, yang bermula dari perselisihan antara pemimpin militer Abdel Fattah al-Burhan dan pemimpin RSF Mohamed Hamdan Dagalo, telah menewaskan sedikitnya 59.000 orang menurut pemantau konflik ACLED. Sekitar 13 juta orang terpaksa mengungsi, sementara 33,7 juta penduduk—termasuk 17,3 juta anak—membutuhkan bantuan pangan mendesak. PBB memperingatkan bahwa krisis ini merupakan yang terbesar di dunia saat ini. Amerika Serikat mendesak Dewan Keamanan PBB untuk memperluas embargo senjata, namun China dan Rusia menolak usulan itu.
