Sumbawa Besar, sumbawanews.com – Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat, Basaruddin, mengatakan, penyampaian pandangan umum Fraksi Partai Demokrat, selain sebagai pandangan politik juga sebagai penyalur aspirasi masyarakat, sehingga pendekatan penganggaran yang berorientasi partisipatif dapat terpenuhi. Demikian disampaikan dalam sidang paripurna, Rabu (22/11).
Dikatakan, dalam penyusunan dan pembahasan APBD harusnya berpegang teguh pada prinsip-prinsip efesiensi, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Sehingga tujuan perancangannya dapat tercapai dengan maksimal. Yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: Anggaran Pemilu Serentak Rp38 Milliar, Fraksi Nasdem Minta KPU dan Bawasu Profesional
Ditegaskan, APBD harus mencerminkan respon pemerintah daerah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat. Dan memiliki kapasitas untuk menyelesaikan sebagian besar masalah yang dihadapi masyarakat.
“Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah daerah lebih realistis dalam menetapkan taret pertumbuhan ekonomi tahun 2024. Dan mempertegas kembali, berkeyakinan atas komitmen kita untuk membahs ABPD secara serius, hingga bisa ditetapkan tetap waktu, yang akan membuat kita mampu mewujudkn pengelolaan APBD yan berkualitas dalam dimensi yang lebih luas. Mari kita memastikan bahwa aktualisasi kebijakan anggaran yang akan kita sebarkan, haruslah bernuasnsa konsolidatif, yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,” jelas dia.
Fraksi Partai Demokrat berharap, RAPBD 2024 menjadi momentum untuk dilakukan konsolidasi fiskal. Baik dari sisi penerimaan, belanja, serta pembiayaan. Sehingga diperoleh postur ABPD 2024 yang sehat, prudent, atisipatif serta mampu menjaga stabilitas ekonomi dalam jangka panjang untuk melanjutkan pemulihan ekonomi tahun 2024 yang masih mengalami kendala.
“Seperti adanya iklim yang belum kondusif, masih tingginya biaya investasi,” ucapnya.
Fraksi Partai Demokrat menilai, kebijakan fiskal perlu diarahkan agar mampu mendorong terciptanya pengelolaan fiskal yang semakin sehat dan berdaya. Sehinga bisa mendukun pemanfaatan pemulihan ekonomi, melanjutkan program perlindungan sosial, peningkatan mutu pendidikan serta penguatan sistem kesehatan. (Using)
