Sumbawa Besar, sumbawanews.com – Juru bicara Fraksi PAN DPRD Sumbawa, H. Rusdi, dalam menyampaikan Pemandangan umum dprd kabupaten sumbawa Atas penjelasan bupati sumbawa Terhadap Rancangan Perda RPJMD kabupaten sumbawa tahun 2025-2029, Selasa (17/06) mengatakan, target ambisius seperti penurunan kemiskinan dari 12,87% menjadi 8,32%, peningkatan ipm menjadi 77,01 poin, serta pertumbuhan industri/agroindustri hingga 18,88% pada tahun 2029 merupakan langkah yang progresif dan patut diapresiasi. namun demikian, fraksi partai amanat nasional menekankan bahwa target yang ambisius harus diikuti dengan strategi yang realistis, terukur, dan dapat dieksekusi dengan baik.
Baca Juga: Fraksi PAN Minta Pemda Dorong PT Amman Bangun Infrastruktur di Kabupaten Sumbawa
“Target tidak boleh sekadar berhenti pada angka di atas kertas, namun harus didukung dengan kemampuan implementasi di lapangan,” katanya.
Fraksi PAN mengingatkan, dengan kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa yang hingga kini masih terbilang belum signifikan, bersikap realistis dan cenderung pesimis bahwa lima program unggulan pemerintah daerah tidak dapat terealisasi secara optimal jika tidak ada terobosan nyata dari perangkat daerah. Untuk itu, Fraksi PAN mendorong seluruh perangkat daerah untuk tidak berdiam diri dan menjadi penunggu anggaran semata, tetapi harus memiliki kreasi dan inovasi dalam merancang program unggulan yang dapat meningkatkan PAD secara berkelanjutan.
“pertanyaan kritis kami; apakah pemerintah daerah telah menyiapkan skenario kontingensi dan roadmap pembiayaan yang konkrit apabila target pertumbuhan fiskal dan PAD tidak tercapai. jangan sampai, RPJMD yang telah disusun dengan begitu rapi menjadi dokumen yang sekadar normatif, tanpa daya tumbuh yang sebenarnya,” tanya dia.
Ditambahkan, Fraksi PAN mendukung prioritas pada pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. namun, fraksi pan mendorong agar implementasi sekolah tuntas 12 tahun dengan intervensi nyata pada kantong-kantong putus sekolah. Serta peningkatan layanan kesehatan primer di wilayah terpencil dengan penempatan tenaga medis berbasis insentif wilayah sulit.
Selain itu, mengapresiasi arah pembangunan industri/agroindustri berbasis jagung, sapi, dan mangga yang disajikan dalam dokumen “pohon industri”. namun perlu dipastikan bahwa petani dan pelaku umkm tidak sekadar jadi penonton dalam hilirisasi komoditas unggulan serta diperlukan jaminan harga dasar, kemudahan distribusi dan infrastruktur rantai pasok.
“kami mengapresiasi upaya penurunan pengangguran terbuka dari 2,67% menjadi 1,59% serta penguatan ketahanan pangan. Namun fraksi pan menegaskan bahwa penurunan ketimpangan (gini ratio) menjadi 0,210 hanya akan tercapai bila: pemerintah serius memberdayakan umk, dan menciptakan kemitraan yang adil antara korporasi dan pelaku ekonomi kecil,” ucapnya.
Dikatakan, Fraksi PAN mendukung target penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang ambisius dalam RPJMD. namun untuk mencapainya, Fraksi PAN menekankan pentingnya pemberdayaan serius terhadap Balai Latihan Kerja (BLK) sumbawa. Baik dari sisi sarana pelatihan, kompetensi dan kuantitas instruktur, maupun relevansi kurikulum yang selaras dengan kebutuhan pasar kerja.
Fraksi PAN mendorong agar BLK sumbawa tidak hanya menjadi fasilitas pelatihan rutin tanpa orientasi, namun menjadi pusat pengembangan keterampilan berbasis pasar. pelatihannya harus membuka wawasan, keahlian, dan akses pekerjaan luas di sektor industri kreatif, teknologi digital, pertanian modern, hingga kewirausahaan, tidak terbatas pada persiapan tenaga untuk tambang dodo rinti semata.
Untuk memperkuat peran strategis ini, Fraksi PAN menegaskan pentingnya peningkatan status blk menjadi unit mandiri atau minimal berstatus blud (badan layanan umum daerah), agar mampu mengelola sumber daya dan keuangannya dengan lebih fleksibel dan produktif. kalau itu belum dimungkinkan, maka setidaknya blk perlu dikembangkan hingga memiliki status kpa (kuasa pengguna anggaran) sendiri, sehingga tidak tergantung pada dinas induk untuk setiap gerakan anggaran dan kegiatan.
“kami meyakini, dengan status dan struktur kelembagaan yang kuat, blk sumbawa akan mampu menghasilkan sdm berdaya saing yang menjadi pelaku utama pembangunan ekonomi daerah, bukan sekadar pelengkap tenaga kerja,” jelasnya.
Fraksi PAN juga menyoroti minimnya alokasi anggaran pada dinas P2KB P3A, terutama di bidang kesetaraan gender dan peningkatan kualitas keluarga. saat ini, dinas tersebut mengalami kendala dalam menjalankan program sosialisasi pencegahan pernikahan usia dini dan penguatan pusat pembelajaran keluarga (puspaga), padahal isu ini sangat strategis untuk mendongkrak indeks pembangunan manusia dan kualitas generasi penerus.
“kami meminta komitmen nyata pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran yang proporsional, karena pembangunan sumber daya manusia tidak dapat dipisahkan dari peran perempuan dan ketahanan keluarga,” katanya.
Ia menilai, infrastruktur masih menjadi persoalan mendasar di sejumlah wilayah. Sehingga Fraksi PAN secara khusus ingin menyuarakan aspirasi masyarakat di kecamatan lopok, terutama pada ruas jalan langam–mamak yang belum tersentuh pembangunan selama lebih dari 27 tahun. Desa Prode Sp, kecamatan plampang, yang ruas jalannya hingga kini belum memadai dan membatasi mobilitas warga serta potensi ekonomi desa. (Using)
