Home Berita Film Dirty Vote: Fakta, Tapi Baru Bagian Kecil Dari Kerusakan Rezim Otoriter

Film Dirty Vote: Fakta, Tapi Baru Bagian Kecil Dari Kerusakan Rezim Otoriter

Oleh: Muslim Arbi

Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu

Film Dirty Vote. Pemilu kotor. Baru bagian kecil yang di angkat oleh Sutradara Dandy Laksono. Dengan tiga peran Utama Dr Zainal Moechtar, Dr Bivitri Susanti dan Dr Fery Amsari.

Ketiga Akademisi handal di atas. Bukan manusia kaleng-kaleng di mata publik. Tiga civitas dan aktivis yang punya integritas dan berakal sehat.

Bagi pengamat dan aktifis akan dengan mudah mencerna film yang berdurasi hampir 2 jam tersebut.

Apa yang mau di bantah dari film itu. Semua itu Fakta yang tak terbantahkan.

Betapa kotor dan busuk nya sistem Pilpres di alam demokrasi ini. Karena rezim ini mau mendukung penerusnya dengan segala cara.

 

Termasuk merusak Konsitusi dan demokrasi. Bahkan melanggar nilai moral dan etika. Tanpa ragu dan rasa malu.

 

Meski demikian, film ini belum membuka secara keseluruhan dan mendetail dari kebobrokan rezim otoriter yang ingin terus berkuasa saat ini.

Kalau dahulu sebelum giat pilpres di mulai. Mentri segala urusan, Luhut Binsar Panjaitan sudah mencoba lemparkan gagasan agar kekuasaan Joko Widodo dapat di perpanjang 3 Periode dengan Big Data Bohong, dapat dukungan publik 110 juta.

Ternyata upaya Luhut itu kandas karena di lawan oleh Aktivis, para akademisi dan publik ramai. Tapi rezim ini penasaran. Biar sedapat mungkin berkuasa.

Nah hari ini, dengan mensetting Putranya, Gibran-melalui usaha paman nya. Anwar Usman meski langgar etika dan moral kekuasaan pun tetap jalan. Bahkan langgar Konsitusi sekalipun.

Mulai dari Cawe-Cawe dengan alasan demi bangsa dan negara. Lalu kemudian demi anak-anak nya, mantu dan keluarga nya. Upaya untuk memenangkan pilpres pun di tempuh dengan berbagai cara.

Di level elit kekuasaan, sejumlah Mentri di kabinet nya yang publik tau berurusan dengan Kejagung dan KPK pun terpaksa harus masuk sebagai anggota koalisi Istana.

Yang semula menyatakan netral tapi setelah nyatakan Cawe-Cawe menjadi tidak netral. Karena boleh kampanye dan memihak. Meski belakangan itu di ralat.

Tapi nampak wibawa sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan cidera. Karena omongan mencla-mencle.

Tidak cukup hanya di tataran Mentri dan para pejabat yang tersandera. Tapi kebijakan bansos untuk merayu suara pemilih terus saja di lakukan. Meski itu memalukan.

Apalagi ada upaya memobilisasi dukungan dari aparat desa.

Belum lagi bagaimana Instrumen demokrasi: KPU, Bawaslu dan DKPP. Seperti tidak berdaya di hadapan penguasa.

Ditambah lagi beberapa rol model sistem di pilpres dan pemilu yang lalu. Di mana sejumlah Anggota KPPS mati dalam jumlah ratusan dengan alasan yang terdengar lucu. Kelelahan?

Belum lagi sistem komputerisasi di KPU yang mana masih menyisakan kasus hilang nya Harun Masiku dan terpenjara nya Wahyu Setiawan. Salah satu komisioner KPU saat itu.

Tentunya, sistem perhitungan suara di TPS dan mengawal suara hingga ke KPU dengan aman sesuai dengan data pemilih adalah sesuatu yang sangat vital.

Sehingga dengan demikian jangan ada lagi celah untuk berbuat curang dan merusak pilpres.

Apalagi melihat beberapa keanehan dan keganjilan yang di lakukan oleh KPU, Bawaslu dan DKPP saat ini.

Rakyat harus memastikan sendiri. Suara nya sebagai hak demokrasi di pastikan aman sampai di meja perhitungan KPU secara tepat dan benar.

Oleh karenanya. Selain materi yang di paparkan di film Dirty Vote itu. Perlu di waspadai kecurangan dan pencurian suara yang di lakukan oleh penyelenggara Pilpres dan pemilu sistem perhitungan suara dan kawal suara oleh sistem komputerisasi yang terpercaya dan amanah.

Jangan sampai sistem komputerisasi telah di setting untuk menangkan Paslon tertentu yang di dukung Istana.

Hal itu patut di persoalan kan tersiar data ada DPT bermasalah sebanyak 54 juta suara sampai saat ini belum terkonfirmasi dengan baik.

Padahal waktu itu sejumlah Aktifis sudah datangi KPU menyoal itu. Tapi tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan.

Apakah 54 Juta DPT bermasalah itu menjadi indikasi dan petunjuk kuat pilpres dituding curang?

Karena 54 Juta DPT bermasalah itu dapat membuat salah satu Paslon di menangkan?

Dari semua catatan di atas makin memperkuat kebenaran film Dirty Vote. Pemilu kotor atau Pemilu Curang bisa benar-benar terjadi?

Sawangan:

Hari Pencoblosan Nasional.

14 Pebruari 2024.

Previous articleSettingan Menang Satu Putaran, Skenario yang di Paksakan?
Next articleAustralia, Kanada dan Selandia Baru Ingatkan Israel Dampak Serangan ke Rafah
Kami adalah Jurnalis Jaringan Sumbawanews, individu idealis yang ingin membangun jurnalistik sehat berdasarkan UU No.40 Tahun 1999 tentang PERS, dan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi. Dalam menjalankan Tugas Jurnalistik, kami sangat menjunjung tinggi kaidah dan Kode Etik Jurnalistik, dengan Ethos Kerja, Koordinasi, Investigasi, dan Verifikasi sebelum mempublikasikan suatu artikel, opini, dan berita, sehingga menjadi suatu informasi yang akurat, baik dalam penulisan kata, maupun penggunaan tatabahasa.