Pemerintahan Zulkieflimansyah – Sitti Rohmi Djalillah (2018-2023). Periode tersebut dua peristiwa besar yang melumpuhkan ekonomi NTB: Pasca gempa bumi, dan covid19.
Pasca gempa, pertumbuhan ekonomi 2018 alami kontraksi 4,56 %. Biro Pusat Statistik (BPS) mencatat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari bidang usaha atas harga berlaku, pertumbuhannya minus -4,50 %.
Akhir 2019 meledak covid19. Selanjutnya terjadi pembatasan aktivitas manusia secara massif. Pemerintah lakukan refocussing anggaran. Seluruh daya di seluruh daerah diarahkan untuk atasi keadaan. Pemerintah Zul Rohmi saat susun visi misi dan program kerja awal pasti tidak peritungkan keadaan ini.
Pada akhir 2019 BPS masih mencatat lompatan pertumbuah ekonomi dari kontraksi 4,56 % ke angka 3,90 %. Tetapi angka ini langsung anjlok menjadi 0,64 % pada 2020 setahun covid. Hampir seluruh daerah alami kondisi yang sama tapi tidak semua temukan cara efektif keluar dari krisis.
Kondisi tidak normal, perlu “efek kejut” yang berdampak luas secara langsung dan tidak langsung, salah satunya memusatkan aktivitas manusia di suatu tempat dalam sebuah event berskala Nasional dan Internasional. Maka lahirlah Moto GP dan MXGP dan 4 event internasional lainnya, dalam bingkai sport tourism.
Efek event internaional, “memaksa” pemerintah pusat menaikkan kwalifikasi fasilitas dan infrastruktur publik, transportasi, laut, darat dan udara, layanan kesehatan bertaraf Internasional, hotel2 berbintang, jalan dan pelabuhan laut. Justru di tengah krisis.. Semua anggaran yang tidak kecil digelontorkan dari Pusat.
Pasca international event, efek ganda yang timbul; tamu hotel di mana pegawainya dapat bekerja, pada UKM dapat terus berproduksi. Pada angkutan darat, laut, sehingga secara simultan ekonomi bergerak secara, massif. Sejumlah lembaga independen dan media mainstream mempublis dampak event internasional terhadap ekonomi setempat.
BPS pun tidak ketinggalan melakukan review pelaksanaan MXGP dalam laporan berjudul ANALISA ISSU TERKINI: Kajian Dampak Event MXGP 2023 terhadap perekonomian Prov. NTB.
Catatan BPS bahwa pertumbuhan ekonomi dari 0,64 % tahun 2020 & menjadi 2,30 % tahun 2021. Lalu tahun triwulan IV 2022 terjadi lompatan yang fantastis 7,04 % dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Periode pemerintahan Zul-Rohmi 2018 s/d 2023 kondisi normal hanya 1,5 tahun. Sisanya keadaan darurat justru mencatat pertumbuhan hingga 5000 UKM Baru. Hal ini dapat terjadi karena bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah pusat selama covid dibeli produk2 dari UKM lokal.
Namun demikian Pemerintahan Zul – Rohmi masih punya “hutang” besar, yakni melanjutkan transformasi dari ketergantungan tinggi pada tambang ke sektor pertanian, peternakan, perikanan dalam bentuk program hilirisasi atau populer disebut industrialisasi, SDA terbarukan.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB yang menempatkan tambang kontribusi terbesar kedua, sungguh sangat tidak sehat. Bahkan ekspor lebih 98% berasal dari konsentrat tambang. Akibatnya jika tambang “batuk” maka sekujur ekonomi daerah ini langsung meriang. (MG)
