Lombok Tengah, sumbawanews.com – Calon Gubernur Wakil Gubernur NTB Nomor 1, Hj Sitti Rohmi Djalilah – HW Musyafirin (Rohmi – Firin) memberi perhatian serius terhadap nasib para guru honorer.
Saat ini, kebanyakan guru honorer yang mengajar di sekolah swasta atau yayasan hanya menerima insentif seadanya dan harus mengubur mimpi untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) karena aturan tidak membenarkan mereka ikut seleksi.
Baca Juga: Investasi dan Lapangan Kerja, Rohmi-Firin Jagonya!
Disatu sisi setiap tahun banyak sekali lulusan pendidikan guru yang lulus. Karena untuk menjadi PNS kesempatan terbatas, sebagian besar terpaksa mengabdi sebagai guru honorer di sekolah swasta maupun lembaga pendidikan dibawah yayasan atau bekerja serabutan.
“Bagaimana dengan nasib kami para guru yang sudah lulus S1 dan menjadi honorer Pak? biar kami yang sudah lulus ini tidak hanya memikirkan langsung menikah. Kami juga ingin membahagiakan orang tua dulu Pak,” ujar seorang guru Honorer, dalam kampanye dialogis Cawagub Haji Firin di Desa Djago Lombok Tengah, Rabu, 06 Nopember 2024.
“Yang kedua apakah ada jaminan bagi guru honorer memiliki pendapatan yang layak, karena seperti yang bapak jelaskan indikator pembangunan IPM adalah pendidikan kesehatan dan ekonomi,” imbuhnya.
Menjawab pertanyaan tersebut, Haji Firin menegaskan persoalan pendidikan kesehatan dan ekonomi, termasuk yang dialami para guru honorer merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus menjadi perhatian dan dipenuhi pemerintah.
“Ini soal.keberpihakan. Kalau pemimpinnya tidak berpihak maka selamanya guru honorer akan mendapatkan insentif seadanya dan tidak ada peluang untuk menjadi PPPK,” tegasnya.
Ia menceritakan pengalaman menjadi Bupati Sumbawa Barat, dimana seluruh guru honorer baik yang mengajar di sekokah negeri maupun di sekolah swasta dibawah yayasan, seluruhnya diambil alih untuk di SK-kan oleh Bupati.
Dengan memegang SK bupati, nilai insentif yang diterima per bulan meningkat (layak) dengan nilai paling rendah Rp 1,2 juta per bulan.
Dengan SK Bupati para guru honorer tersebut juga mendapat kesempatan yang sama untuk ikut seleksi sebagai PPPK.
“Kedepan InsyaAllah, seluruh guru honorer dan pegawai kontrak di NTB akan di SK-kan gubernur atau bupati walikota. Dengan begitu hak dasar mereka untuk sejahtera dan peluang untuk mengikuti seleski PPPK terbuka,” ucap Haji Firin disambut aplaus gemuruh ratusan warga yang hadir.
“Sekali lagi, ini soal keberpihakan pemimpin kepada rakyat. Karena itu pilih pemimpin yang berpihak dan peduli untuk memenuhi hak-hak dasar rakyat. InsyaAllah ini menjadi prioritas bagi Rohmi – Firin,” pungkasnya. (Using)
