Pilkada NTB kering ide dan gagasan. Hanya rutinitas politik lima tahunan. Tidak menyelesaikan masalah fundamental. Rakyat hanya diajak tepuk tangan dan hore2. Persoalan ketimpangan pembangunan antara P. Sumbawa dan P. Lombok kenyataan yang tak terbantahkan. Ironis PDRB NTB justru ditopang dari tambang dan pertanian di P. Sumbawa.
Demikian benang merah dari diskusi Kaukus Diaspora Sumbawa pada akhir Minggu pertama Agustus 2024. Melihat kenyataan tersebut dapat dipahami keinginan masyarakat menjadi Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) akan terus menguat. Sejauh ini para bakal calon Gubernur (bacagub) hanya sekadar tebar pesona, tidak jelas sejauh mana pemahamannya terhadap provinsi ini dan mau “ngapain?”.
Menurut Diaspora, keterwakilan itu tidak sekadar basa-basi dengan menggandeng calon dari masing2 pulau. Lalu rakyat diajak tepuk tangan. Itu bukan masalah fundamental. Bagaimana mereka memahami ketimpangan psikologis daerah di samping ketimpangan pembangunan, di mana lumbung suara ada di P Lombok sementara lumbung asset /SDA dari P. Sumbawa. Kalau cuma hebat motto maka pasangan bacagub terkesan orang iseng.
NTB terlalu lama berada dalam wilayah nyaman. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) disuplai dari tambang. Padahal baru ada satu tambang. Tidak lama lagi bertambah lebih dari dua atau tiga dengan skala besar belum lagi ukuran sedang. Pariwisata yang digadang2 menjadi tulang punggung masih jauh antara langit dan bumi. Sebab hanya berkontribusi 1,73% dari total PDRB.
Dari Rp 166,3 Triliun PDRB NTB tahun 2023 (berdasarkan harga berlaku menurut BPS), sektor pariwisata baru berkontribusi kurang dari 2%. Pertanian posisi teratas dan kedua tambang. Luas Pulau Sumbawa dan potensi pertanian masih sangat luas 3 kali Pulau Lombok. Tapi kenyataannya justru infrastruktur P. Sumbawa tertinggal dibanding P lombok.
PDRB NTB di antara provinsi lain di Indonesia dalam catatan kelompok diskusi ini masih berada di deretan urutan bawah bersama beberapa daerah terbelakang lain. Untuk naik ke satu level saja itu musti ada langkah2 yang luar biasa. Kalau masih dalam komposisi PDRB dan ketergantungan seperti ini, serta sebaran penduduk yang 75% di P. Lombok, maka nyaris mustahil bisa naik level.
Dari perspektif penerimaan daerah dari dana bagi hasil (DBH) sumberdaya tambang, pertambangan di P. Sumbawa mensubsidi Provinsi dan Kab/Kota se NTB. Begitupun dengan keuntungan bersih perusahaan P. Sumbawa harus juga berbagi kepada Provinsi, Kab/Kota se NTB.
P. Sumbawa jangan dijadikan tempat pengurasan sumberdaya alam sementara masyarakat dan infrastrukturnya tetap tertinggal dan terbelakang.
Maka salah satu langkah yang strategis adalah mempercepat pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) sehingga P Sumbawa akan fokus mengurus dirinya sendiri dari sumber daya alam yang melimpah, sementara P Lombok juga akan terus fokus menaikkan kontibusi pada sektor pariwisata.
Namun diaspora juga mengingatkan persoalan baru akan terjadi eksodus, migrasi penduduk besar2an dari pulau Lombok bahkan dari Pulau lain menuju P Sumbawa. Keniscayaan di mana ada pertumbuhan ekonomi baru, akan menjadi tujuan masyarakat mencari penghidupan dan peluang.
Hal ini perlu diantisipasi dengan peningkatan kapasitas dan intelektualitas masyarakat P. Sumbawa agar pembentukan DOB baru jangan malah memindahkan problem. Bukan menyelesaikannya. (MG)
