Sumbawanews.com,- Wakil Menteri Pertanian Muhammad Saleh Mustafa mengungkapkan adanya tumpang tindih pemetaan lahan seluas 200.000 hektare akibat ketidakselarasan data antarinstansi, termasuk pertanian, pertambangan, kehutanan, dan pengairan. Temuan ini diungkapkan dalam Rembuk Nasional Pemuda Indonesia ke-3 di Jakarta Selatan pada Sabtu, 31 Oktober 2026. Saleh menekankan bahwa tumpang tindih ini menghambat optimalisasi pemanfaatan lahan, terutama terkait Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak produktif atau izin yang tidak diperpanjang. Lahan-lahan tersebut berpotensi dialihkan untuk kepentingan petani dan masyarakat luas.
Saleh menambahkan, permasalahan ini diperparah oleh lonjakan penggunaan lahan untuk pertambangan yang meningkat 346 persen sejak 2000 hingga 2023. Ia mencontohkan ketimpangan luas lahan petani, seperti di Magelang, di mana sebagian petani hanya menguasai 3.000 meter persegi, sementara lainnya mengelola hingga dua hektare, sehingga menyulitkan pengaturan irigasi secara terpadu. Untuk itu, ia mendesak penyatuan data lahan lintas sektor sebagai solusi mendasar agar pengelolaan lahan pertanian bisa lebih efisien, adil, dan berkelanjutan. “Jadi satu data ya tentang tanah kita,” tegasnya.
