Sumbawanews.com,- Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance menyatakan Ukraina bukan sekutu formal AS dan meminta Kyiv menghentikan serangan terhadap fasilitas produksi bahan bakar diesel Rusia, karena dinilai membebani konsumen Amerika. Dalam wawancara dengan program _2WAY TONIGHT_ pada Selasa (20/10/2026), Vance menekankan bahwa hubungan AS-Ukraina bersifat kemitraan, bukan aliansi pertahanan, dan menegaskan tidak ada perjanjian formal yang mengikat kedua negara. Ia juga menyatakan tidak mendukung keanggotaan Ukraina di NATO, meski tetap mengakui kemajuan dan ketahanan rakyat Ukraina.
Vance secara khusus menolak operasi militer Ukraina yang menargetkan infrastruktur energi Rusia, menyebutnya sebagai tindakan yang tidak sejalan dengan kepentingan AS. Pernyataannya muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Kyiv dan pemerintahan Presiden Donald Trump, yang baru saja mengumumkan kesepakatan dengan Rusia untuk memasok lebih dari 300 ribu ton bahan bakar diesel ke pasar AS, dengan rencana tambahan hingga satu juta ton dalam beberapa bulan mendatang. Kesepakatan ini diumumkan pada 9 Oktober 2026, sebagai upaya menekan harga energi domestik menjelang pemilu sela AS pada 3 November.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengkritik keras kebijakan tersebut, menilai pembelian energi dari Rusia justru memperkuat kemampuan Moskow membiayai perang. Ia juga menyangkal laporan Trump bahwa Ukraina dan Rusia telah mencapai kesepakatan gencatan senjata energi, karena tidak ada konfirmasi resmi dari pihak Kyiv. Meski sempat menahan serangan selama tiga hari, Ukraina kembali melancarkan serangan pada 15 Oktober setelah Rusia terus menyerang infrastruktur energi Ukraina tanpa henti.
Secara hukum, pernyataan Vance tentang tidak adanya aliansi formal antara AS dan Ukraina memang sesuai dengan fakta: Ukraina bukan anggota NATO dan tidak mendapat jaminan pertahanan kolektif berdasarkan Pasal 5 Perjanjian Atlantik Utara. Namun, sejak invasi Rusia pada Februari 2022, AS tetap menjadi penyumbang bantuan militer terbesar bagi Ukraina, termasuk melalui pengiriman senjata, pelatihan, dan intelijen. Keputusan mengenai keanggotaan NATO tetap berada di tangan seluruh negara anggota, bukan pada pernyataan individu pejabat.
