Sumbawanews.com,- Setelah bertahun-tahun menjadi pusat konflik internal, Suriah kini dihadapkan pada pertanyaan strategis: apakah akan terlibat dalam perang Yaman dengan mendukung Arab Saudi melawan kelompok Houthi? Pada awal Oktober 2026, Reuters melaporkan bahwa Damaskus sedang mengkaji sejumlah opsi bantuan militer, termasuk penyediaan pertahanan dan kemungkinan pengiriman pasukan. Namun, pemerintah Suriah secara tegas menegaskan bahwa belum ada keputusan untuk bergabung secara resmi dalam konflik tersebut. Meski menyatakan solidaritas terhadap keamanan Arab Saudi, pemerintah tetap menekankan bahwa prioritas utamanya adalah pemulihan domestik dan stabilitas kawasan.
Pertimbangan ini muncul dalam konteks perubahan besar setelah kejatuhan rezim Bashar al-Assad pada Desember 2024. Selama masa pemerintahannya, Suriah menjadi bagian dari Axis of Resistance—aliansi yang dipimpin Iran dan melibatkan Hezbollah—dengan posisi tegas menentang pengaruh AS dan Israel. Kini, dengan regime berubah, orientasi geopolitik Suriah mulai bergeser. Perubahan ini membuka kemungkinan baru dalam hubungan regional, terutama dengan Arab Saudi, yang sejak 2015 memimpin koalisi militer mendukung pemerintah Yaman yang diakui internasional setelah Houthi merebut Sana’a.
Konflik Yaman, yang awalnya berakar pada dinamika domestik, telah berubah menjadi medan pertarungan kekuatan regional antara Saudi dan Iran. Laporan Peace Research Institute Oslo (PRIO) menunjukkan bahwa intervensi eksternal—baik militer maupun non-militer—telah memperdalam kompleksitas konflik, memungkinkan aktor lokal memanfaatkan persaingan luar untuk memperkuat posisi mereka. Akibatnya, upaya penyelesaian damai semakin sulit dilakukan.
Wacana keterlibatan Suriah masih samar. Tidak ada keputusan resmi, tidak ada pengumuman militer, dan tidak ada bukti operasional. Namun, pergeseran diplomasi yang terjadi di Damaskus menandai babak baru dalam tata kelola kekuatan di Timur Tengah.
