Sumbawanews.com,- Pemerintah Kabupaten Sukabumi kembali mempertahankan reputasi sebagai salah satu daerah terbaik dalam pengelolaan keuangan negara. Untuk kali kedua belas berturut-turut, BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Predikat tertinggi ini diterima langsung oleh Bupati Sukabumi, Asep Japar, dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di Kantor BPK Perwakilan Jawa Barat, Bandung, pada Selasa, 9 Juni 2026.
Pencapaian ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan yang berintegritas. Selama lebih dari satu dekade, Sukabumi konsisten menjaga standar tinggi dalam pelaporan keuangan, mulai dari perencanaan anggaran hingga pertanggungjawaban realisasi belanja, tanpa ditemukan temuan signifikan yang mengganggu keabsahan laporan.
Plh. Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat, Firman Nurcahyadi, mengapresiasi konsistensi tersebut. “Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi benar-benar menjadikan keuangan publik sebagai cerminan kepercayaan masyarakat,” ujarnya. Ia menekankan, meski telah meraih WTP, tantangan tetap ada—terutama dalam menindaklanjuti rekomendasi teknis dari hasil pemeriksaan BPK agar sistem pengendalian internal terus menguat.
Bagi Sukabumi, WTP ke-12 bukan akhir perjalanan, melainkan tonggak baru. Di tengah dinamika fiskal nasional dan tekanan anggaran pasca-pandemi, keberlanjutan predikat ini menjadi bukti bahwa tata kelola yang baik bukanlah hal yang sulit dicapai—asalkan ada keseriusan, konsistensi, dan keberanian untuk memperbaiki diri secara berkelanjutan.
Dengan capaian ini, Sukabumi kembali menempati posisi terdepan di antara 27 kabupaten/kota di Jawa Barat yang berhasil meraih WTP pada tahun anggaran 2025. Sementara itu, Pemkab Bogor juga mempertahankan predikat serupa, menunjukkan tren positif dalam tata kelola keuangan daerah di wilayah priangan timur.
Kini, fokus pemerintah daerah bukan lagi sekadar mempertahankan WTP, tetapi menjadikannya fondasi untuk mendorong pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan—di mana setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar menyentuh kebutuhan nyata masyarakat.
