Sumbawanews.com,- Jakarta – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Supratman Andi Agtas, menyatakan harapannya agar revisi Undang-Undang Kepolisian (RUU Polri) dapat selesai dibahas oleh DPR pada tahun ini. Pemerintah dan legislatif kini bersinergi dalam mempercepat proses penyusunan rancangan hukum yang dinilai krusial untuk memperkuat landasan hukum operasional Polri di tengah tuntutan reformasi yang semakin mendesak.
Baru saja, Komisi III DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk memulai pembahasan mendalam terhadap RUU Polri, yang sebelumnya telah disetujui sebagai inisiatif legislatif. Menkum menekankan bahwa kecepatan proses ini bukan sekadar soal administratif, tetapi menjadi kebutuhan mendesak untuk memberikan kepastian hukum bagi aparat kepolisian dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Kalau bisa secepatnya, lebih baik,” ujar Supratman dalam keterangannya, Selasa (26/5/2026). Ia menambahkan, masukan dari masyarakat sipil—termasuk dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan para pakar hukum—telah menjadi dasar penting dalam penyusunan naskah akademik dan draf RUU. “Tidak ada lagi ruang untuk penundaan. Pemerintah, DPR, dan publik sudah sepakat: reformasi Polri harus berjalan dengan dasar hukum yang kuat dan modern.”
Pembahasan RUU ini juga menjadi respons terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang polisi aktif menjabat posisi sipil, serta kebutuhan akan penyesuaian struktur organisasi, wewenang, dan akuntabilitas kepolisian dalam kerangka demokrasi yang semakin matang. Sejumlah isu sensitif, seperti hubungan Polri dengan TNI, pengawasan internal, dan perlindungan hukum bagi anggota yang bertugas, kini menjadi fokus utama dalam diskusi Panja.
Menkum menegaskan, meski proses legislasi sering dianggap lambat, kali ini tidak ada hambatan politik yang signifikan. “Cepat atau lambat itu relatif, tapi yang penting adalah konsistensi dan komitmen bersama. Kita tidak bisa menunggu lagi,” tegasnya.
Dengan pembahasan yang sudah mulai bergulir, dan dukungan kuat dari berbagai pihak, harapan agar RUU Polri resmi menjadi undang-undang sebelum akhir tahun ini bukan lagi sekadar mimpi—melainkan target yang bisa diraih jika sinergi antara eksekutif dan legislatif terus dipertahankan.
