Sumbawanews.com,- Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) Michael Sianipar menolak pencabutan jabatannya oleh PSSI dan mengancam akan menempuh jalur hukum jika PSSI tetap menunjuk Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum FFI. Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 271/SKEP/XI-2026 yang ditandatangani Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi pada Kamis, 12 November 2026, yang menyatakan kepemimpinan Michael tidak lagi berlaku. Michael menegaskan, dirinya tetap sah menjabat sebagai Ketua Umum FFI karena proses pergantian kepengurusan harus mengikuti AD/ART FFI yang dilindungi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Michael menilai tindakan PSSI melanggar tata kelola organisasi yang sah. Menurutnya, perubahan kepengurusan FFI hanya bisa dilakukan melalui mekanisme kongres luar biasa sebagaimana diatur dalam AD/ART FFI, bukan lewat keputusan sepihak. “Bila itu terjadi, maka itu adalah suatu penunjukan yang ilegal. Kami dari Federasi Futsal Indonesia akan melaporkan siapa pun yang membuat surat itu kepada Kementerian Hukum dan sampai ke pihak kepolisian,” tegasnya, seperti dikutip dari Antara. Ia menekankan, keputusan PSSI tidak menghapus legitimasi hukumnya sebagai Ketua Umum FFI periode 2024–2028 yang telah ditetapkan secara sah.
PSSI, dalam SK tersebut, menyatakan bahwa penetapan Michael sebagai Ketua Umum FFI tidak lagi berlaku dan secara resmi menunjuk Vivin Cahyani, anggota Exco PSSI, sebagai Plt Ketua Umum FFI. Namun, FFI menolak mengakui keabsahan keputusan itu, dengan alasan PSSI tidak memiliki wewenang mengganti kepemimpinan federasi cabang olahraga di bawah naungannya tanpa mengikuti prosedur organisasi yang berlaku. Konflik ini memperuncing ketegangan antara PSSI dan FFI, yang sebelumnya telah mengalami gesekan soal otonomi pengelolaan futsal di Indonesia.
