Sumbawanews.com,- PSSI akan melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan non-APBN Federasi Futsal Indonesia (FFI) untuk mengungkap penyebab tunggakan subsidi klub dan hilangnya insentif bagi Asosiasi Futsal Provinsi (AFP). Langkah ini diambil menyusul keluhan berkepanjangan dari klub dan daerah terkait keterlambatan pembayaran dan ketiadaan dukungan finansial, meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp20 miliar untuk tim nasional futsal pada 2026 melalui PSSI. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menegaskan bahwa anggaran APBN dikelola secara transparan dan diaudit tahunan, tetapi persoalan subsidi dan insentif merupakan tanggung jawab pendanaan non-APBN FFI, yang perlu diperiksa secara objektif. Audit akan mencakup sumber pendapatan, arus kas, penggunaan anggaran, dan kewajiban FFI kepada klub serta asosiasi provinsi.
Yunus Nusi menekankan bahwa tujuan audit bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk mencari akar masalah: “Yang ingin kami ketahui adalah mengapa subsidi klub bisa menunggak dan mengapa insentif untuk asosiasi provinsi tidak tersedia.” Ia menambahkan, semua aspek keuangan non-APBN FFI akan diperiksa secara mendalam, termasuk apakah ada kegagalan manajemen yang menyebabkan kewajiban kepada anggota tidak terpenuhi. PSSI menegaskan bahwa mekanisme pengelolaan dana APBN sudah jelas, tetapi pengelolaan dana dari sponsor, kerja sama komersial, dan sumber lainnya di tingkat FFI belum sepenuhnya terungkap.
Ketua Umum FFI Michael Victor Sianipar menyatakan kesiapan penuh untuk bekerja sama dengan PSSI. Dalam pernyataan resmi pada Jumat (13/11), ia meminta agar proses penyelesaian dilakukan secara objektif dan menghormati kedudukan hukum, sejarah, serta keberadaan FFI sebagai entitas resmi dalam keluarga besar sepak bola Indonesia. “FFI siap dipanggil kapan pun oleh Pimpinan PSSI untuk menjawab seluruh pertanyaan secara terbuka, agar permasalahan ini dapat diselesaikan dengan objektif dan tuntas,” ujar Michael. Ia menekankan bahwa futsal harus diperlakukan sebagai bagian integral dari sepak bola nasional, bukan sebagai entitas sekunder.
Audit ini menjadi langkah krusial untuk memulihkan kepercayaan antara PSSI, FFI, klub, dan asosiasi provinsi. Jika ditemukan ketidaksesuaian dalam pengelolaan dana, langkah perbaikan tata kelola akan segera diambil. Sementara itu, semua pihak menunggu hasil audit yang dijanjikan akan dilakukan secara independen dan transparan.
