Sumbawa Besar, sumbawanews.com – DPRD Kabupaten Sumbawa melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Laskar Paroso Bangkit di DPRD Sumbawa, Jum`at (30/10). Yakni terkait proyek hilirisasi ungags, Pembangunan infrastruktur dan pertambangan di Kabupaten Sumbawa.
Laskar Paroso Bangkit, Iwan Firmansyah mengungkapkan, masyarakat Moyo hilir dan Moyo Utara sangat menyesali bergesernya hilirisasi unggas di Serading tanpa penjelasan kepada masyarakat. Padahal telah dilakukan peletakkan batu pertama beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Kesepakatan Kerja Sama Hilirisasi Ayam Sumbawa Diteken
Sehingga ia meminta pertanggunjawaban Pemda Sumbawa atas penggunaan anggaran ABPD untuk Pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan di Serading. Dan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut hal tersebut, sebab diduga telah terjadi praktek tidak wajar dan kolusi.
Laskar Paroso Bangkit juga mengancam, akan melakukan aksi blockade jalan jika tuntutannya tidak diindahkan. Sebab masyarakat paroso merasa “Diprank” oleh pemerintah setelah sebelumnya hal yang sama terjadi dengan wacana proyek sejuta sapi.
Terkait infrastruktu diungkapkan, saat ini telah terjadi kerusakan akses jalan di wilayah Kecamatan Moyo Hilir dan Moyo Utara yang sangat memprihatinkan. Padahal wilayah paroso menjadi salah satu ikon budaya di Kabupaten Sumbawa. sehingga dipandang sebagai penghinaan kepada wilayah paroso oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa.
Terkait tambang ia menegaskan, Daerah Aliran Sungai (DAS) wilayah paroso telah rusak akibat kiriman banjir dari hulu, dan dapat mengancam ekosistem pertanian dan peternakan berkelanjutan. “Kajian AMDAL PT AMMAN segera Direvisi agar melibatkan kami paroso,” tegasnya.
Ia menilai, saat ini merupakan era terburuk dalam Sejarah pemerintahan di kabuapten sumbawa. Sebab dalam menjalankan program pemerintah terkesan berjalan sendiri tanpa melibatkan DPRD Sumbawa, sehingga fungsi legislasi tidak jalan.
Desak Bupati Sumbawa Minta Maaf Terbuka
Ditambahkan terkait kajian AMDAL yang belum pernah dikaji dan dievaluasi. Namun telah ada pernyataan bupati sumbawa terhadap posisi Paroso dan Amdal PT AMNT. “Bapak bupati sendiri menyatakan bahwa paroso tidak terdampak. Berarti kalau sudah ada statement kepala daerah sperti itu buat apa kajian AMDAL. Sementara kajian amdal ini memetakan daerah mana yang berdampak terhadap lingkungannya. Kalau sudah pemerintah daerah menyatakan begitu berarti tidak perlu lagi ada kajian amdal,” ujar dia.
Untuk itu, Ia juga mendesak Bupati Sumbawa untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas pernyataan yang dinilai menciderai warga dan wilayah paroso. “Pak bupati sumbawa itu menyatakan permintaan maaf ke public atas kekeliruan beliau menyatkan hal seperti itu. Kami di wilayah paroso merasa tercederai atas pernyataan ini. Dan ini kami tidak terima,” tegasnya.
Menurutnya, AMDAL tidak bisa dinyatakan tanpa data konkirit. Dan tidak dilihat hanya dari DAS saja, karena itu hanya instrument untuk mengalirkan air tapi ekosistem dari DAS hingga ke hulu.
“Kami tidak menolak tambang dan investasi tapi mari libatkan semua pihak. Jangan ini hanya tertutup dengan orang-orang yang dia. Karena tanah ini bukan hanya milik orang diselatan saja, dan hindari sumbawa ini dikotak-kotakkan,” ucapnya.
Di tempat yang sama, Anggota DPRD Sumbawa, H. Zohran menilai program ungas terintegrasi terkesan terburu-baru sejak awal masuk ke Kabupaten Sumbawa. Sebab dalam waktu relative singkat langsung dilakukan peletakkan batu pertama.
Sehingga ia meminta, agar pemda sumbawa melakukan serangkaian persiapan matang dengan melibatkan seluruh pihak dalam program-program di Kabupaten Sumbawa. “Ini begutu keluar angkanya (nilai anggaran program) langsung menjadi rebutan di pusat,” kata dia.
Anggota DPRD Sumbawa, Muhammad Zain menegaskan, akan memanggil PT Berdikari ke DPRD Sumbawa untuk meminta penjelasan terkait program ungas terintegrasi, termasuk terkait recruitment tenaga kerja. Dan pada kesempatan tersebut Laskar Paroso Bangkit juga akan diikut sertakan.
Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa, Saifuddin menjelaskan, bergesernya program unggas terintegrasi dari serading disebabkan persoalan kepemilikian lahan. Dan diketahui, Lokasi sebelumnya bukan milik Dinas Peternakan Provinsi NTB melainkan Departemen Pertanian.
“Saat diurus, ternyata agak tersendat. Prosesnya agak panjang. Sehingga daripada hilang ke kabupaten sebelah sehingga kita undnag lagi direktur pt berdikari untuk cek Lokasi. Dan Kereke dirasa cocok jadi tempat lokasi hilirisasi,” jelas dia. (Using)
