Sumbawanews.com,- Menteri Luar Negeri Sugiono menekankan bahwa keselamatan pekerja kemanusiaan di zona konflik bukan sekadar janji, tapi keharusan yang harus diwujudkan secara nyata. Pernyataan itu disampaikannya dalam High-Level Meeting of the Declaration for the Protection of Humanitarian Personnel di sela Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Selasa (23/9/2026). Ia menyoroti bahwa meski aturan perlindungan sudah ada, pelanggaran terus terjadi—serangan terhadap fasilitas kemanusiaan, termasuk rumah sakit Indonesia di Gaza, dan gugurnya personel perdamaian Indonesia menjadi bukti nyata kegagalan implementasi. Sugiono menegaskan, setiap pelanggaran harus ditindaklanjuti dengan akuntabilitas, bukan dibiarkan tanpa konsekuensi.
Indonesia, kata Sugiono, telah mengambil langkah konkret baik di tingkat internasional maupun domestik. Di Dewan HAM PBB, Indonesia bersama negara-negara lain mendorong resolusi yang menangani hambatan akses kemanusiaan dan ancaman terhadap pekerja kemanusiaan. Di dalam negeri, pemerintah memperkuat pelatihan pra-penugasan mengenai hukum humaniter internasional bagi personel perdamaian. Ia menambahkan, satu tahun setelah Deklarasi Perlindungan Personel Kemanusiaan diluncurkan—yang didukung lebih dari 120 negara dan diinisiasi oleh sembilan negara termasuk Indonesia—ukuran keberhasilannya bukan lagi jumlah negara yang mendukung, tetapi sejauh mana perlindungan itu dirasakan oleh para pekerja di garis depan. “Komitmen kita harus membuat perbedaan nyata di lapangan. Mereka yang bekerja untuk melindungi dan menyelamatkan orang lain juga harus mendapatkan perlindungan,” tuturnya.
