Sumbawanews.com,- Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah memburu Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar di Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Rabu (3/6/2026). OTT yang menyasar sejumlah pejabat di jajaran imigrasi itu diduga berkaitan dengan dugaan suap dalam proses pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa tim sedang berupaya menghubungi Silmy Karim sebagai bagian dari penyelidikan menyeluruh. “Tim masih terus melakukan pencarian. Benar, ini masih dalam rangkaian peristiwa tangkap tangan di Jakbar,” ujar Budi kepada awak media.
Meski belum mengungkapkan hubungan spesifik antara Silmy dengan kasus ini, Budi menekankan pentingnya kooperasi dari semua pihak. “KPK meminta agar para pihak dapat kooperatif,” tegasnya.
Sebelumnya, KPK telah menangkap belasan orang, termasuk Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, dalam operasi yang berlangsung di tiga wilayah: Jakarta Barat, Jawa Barat, dan Bali. Barang bukti yang diamankan meliputi uang tunai dalam mata uang asing, emas, serta kendaraan bermotor. Konstruksi hukum lengkap kasus ini akan dijelaskan dalam konferensi pers mendatang.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengaku mengetahui OTT tersebut dan menegaskan sikap pemerintah untuk menghormati proses hukum. “Kita hormati proses hukum yang berjalan, arahan kita jelas,” kata Agus.
Kasus ini menjadi sorotan publik menyusul rangkaian OTT KPK di sektor imigrasi dan birokrasi pemerintah yang terus berlanjut sepanjang 2026. Sebelumnya, KPK juga telah menangkap sejumlah pejabat tinggi di Badan Keuangan Negara (BGN), termasuk mantan kepala BGN Dadan Hindayana yang baru saja dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto.
KPK belum mengonfirmasi apakah Silmy Karim akan segera dipanggil sebagai tersangka atau hanya sebagai saksi. Namun, posisinya sebagai wakil menteri di kementerian yang menjadi sasaran OTT membuat perannya menjadi fokus utama dalam penyelidikan ini.
Pengawasan terhadap praktik korupsi di bidang imigrasi terus meningkat seiring maraknya laporan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan izin tinggal, kewarganegaraan, dan visa bagi warga asing. KPK menegaskan, operasi ini adalah bagian dari komitmen memperkuat integritas birokrasi di tingkat pelayanan publik.
