Sumbawanews.com,- Pada November 2026, Federasi Futsal Indonesia (FFI) terperangkap dalam krisis kepemimpinan setelah PSSI memberhentikan Michael Victor Sianipar dari jabatan Ketua Umum dan menunjuk Vivin Cahyani Sungkono sebagai pelaksana tugas. Keputusan ini memicu kontroversi mendalam, menyusul desakan dari 10 klub Pro Futsal League dan sejumlah anggota Exco FFI yang menuntut Kongres Luar Biasa (KLB) akibat keluhan tata kelola organisasi dan kompetisi. PSSI menegaskan dasar hukumnya berupa 48 surat permohonan KLB dari 20 klub dan 28 Asosiasi Futsal Provinsi, yang memenuhi syarat dua pertiga pemilik suara. Namun, Michael menolak pemberhentiannya dengan berpegang pada mandat hasil KLB 3 Oktober 2024 yang berlaku hingga 2028, serta mengacu pada pengesahan administrasi kepengurusan FFI melalui SK Menteri Hukum Nomor AHU-0001781.AH.01.08.TAHUN 2026.
Konflik bermula dari keluhan klub peserta Pro Futsal League dan Women’s Pro Futsal League terkait pembayaran subsidi dan hadiah kompetisi. Meski pada 3 November 2026 Kompetisi Futsal Indonesia menyatakan seluruh kewajiban telah dilunasi, ketidakpercayaan terhadap tata kelola organisasi tetap menguat. Puncak ketegangan terjadi pada 4 November 2026, ketika Michael Sianipar mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 0071/FFI-KEP/1229/ORG/XI-2026 untuk memberhentikan Sekjen FFI, Budi Setiawan, dengan alasan penataan organisasi. Budi menolak keputusan itu, menilai prosedurnya tidak sesuai mekanisme internal FFI.
Ketegangan memperluas jangkauannya pada 10 November 2026, ketika Budi Setiawan bersama sepuluh klub—Bintang Timur Surabaya, Blacksteel FC, Pangsuma FC, Proton, Cosmo JNE, Kuda Laut Nusantara, Halus FC, Mimika, Unggul FC, dan Nanzabi—secara resmi mendesak penyelenggaraan KLB. Di saat bersamaan, sejumlah anggota Exco FFI mengundurkan diri, termasuk Andri Paranoan, Celni Pita Sari, Wibi Andrino, Dimas Bagus Kurniawan, dan Herman, memperdalam krisis kepercayaan di tubuh kepengurusan.
Puncak krisis terjadi pada 12 November 2026, ketika PSSI mengeluarkan SK Nomor 271/SKEP/XI-2026 yang secara resmi memberhentikan Michael Sianipar dan menunjuk Vivin Cahyani Sungkono sebagai Plt Ketua Umum FFI. Keputusan ini ditandatangani Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekjen Yunus Nusi. Michael menolak keputusan tersebut, menegaskan bahwa PSSI tidak berwenang mengganti kepemimpinan FFI sebelum KLB dilaksanakan, terutama karena kepengurusan saat ini sah secara hukum administratif berdasarkan SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ia juga mengaku akan mengajukan keberatan resmi dan melaporkan Erick Thohir terkait proses pemberhentian yang dianggapnya melanggar tata kelola organisasi.
Sementara itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengambil langkah administratif dengan memblokir sementara akses FFI terhadap Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), menambah kompleksitas situasi. Dengan PSSI yang mendorong percepatan KLB dan Michael yang mempertahankan legitimasi kepengurusan 2024–2028, masa depan FFI kini berada di persimpangan hukum, politik, dan administrasi.















