Sumbawanews.com,- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Jumhur Hidayat mendorong penerapan kearifan lokal sebagai solusi strategis menghadapi krisis iklim dalam Pertemuan Menteri Lingkungan BRICS di New Delhi, India, pada Selasa (18/8/2026). Pertemuan yang diikuti 10 dari 11 negara anggota BRICS itu menekankan pentingnya integrasi pengetahuan tradisional masyarakat dalam tata kelola lingkungan global.
Jumhur menegaskan bahwa pendekatan berbasis teknologi saja tidak cukup untuk menanggulangi dampak perubahan iklim. Ia menyoroti peran masyarakat lokal yang secara turun-temurun mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, seperti sistem irigasi Subak di Bali yang mengintegrasikan pengelolaan air, kerja sama sosial, dan nilai spiritual. Ia juga memaparkan Sasi Lompa di Maluku, yang mengatur pemanfaatan perikanan secara berkelanjutan, serta Awig-Awig, sistem hukum adat di Bali yang mengatur pengelolaan lingkungan berbasis komunitas.
Dalam paparannya, Jumhur menekankan bahwa Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, berada di garis depan dampak iklim. Lebih dari 60 persen penduduknya tinggal di wilayah pesisir yang rentan terhadap kenaikan permukaan laut dan cuaca ekstrem. Ia menegaskan bahwa adaptasi iklim bukan agenda sekunder, melainkan pilar utama pembangunan berkelanjutan dan pengaman bagi kemakmuran nasional, sejalan dengan Rencana Adaptasi Nasional 2026–2030 dan Visi Indonesia Emas 2045.
Jumhur juga mengkritik negara-negara maju yang dinilai mulai melepaskan tanggung jawab kolektif dalam mengurangi emisi global, meski tetap menjadi kontributor utama polusi. Ia menekankan bahwa keanekaragaman hayati Indonesia—yang mencakup 9,7 persen tumbuhan berbunga dunia, 14 persen mamalia, dan 18,6 persen burung—serta ekosistem laut di Segitiga Karang yang menampung 23 persen hutan mangrove dan 16 persen spesies ikan laut dunia, merupakan fondasi ketahanan iklim yang harus dilindungi.
Delegasi Indonesia yang hadir terdiri atas Deputi PPI dan TKNEK Ary Sudjianto, Direktur Kebakaran Lahan Dasrul, Tenaga Ahli Menteri Teguh Santosa, serta Pejabat Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Yudo Sasongko. Pertemuan berlangsung selama dua hari dengan fokus pada kolaborasi berbasis pengetahuan lokal dan keberlanjutan ekosistem.
