Sumbawanews.com,- Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut PT KA Property Management (KAPM) membayar uang pengganti sebesar Rp2,4 miliar terkait kasus suap dalam pengadaan proyek perlintasan sebidang jalur kereta api Jawa-Sumatera. Tuntutan dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Senin, 9 November 2026. PT KAPM dinilai terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 126 Ayat (1) KUHP. Selain uang pengganti, jaksa juga menuntut denda Rp200 juta, yang jika tidak dibayar dalam satu bulan akan diikuti penyitaan dan pelelangan harta kekayaan perusahaan, serta pencabutan izin usaha jasa konstruksi selama satu tahun apabila masih belum lunas.
