Sumbawanews.com,- Israel tengah menghadapi krisis air berkepanjangan setelah ledakan alga masif menyumbat lima dari enam fasilitas desalinasi utama di pesisir selatan Mediterania. Krisis ini dipicu oleh pembuangan limbah cair tanpa pengolahan dari Gaza, yang berasal dari kerusakan infrastruktur pengolahan air akibat serangan militer Israel sejak 7 Oktober 2023. Menurut laporan The Guardian, sekitar 45.000 meter kubik limbah cair mengalir setiap hari ke laut, membawa nutrisi seperti nitrogen dan fosfor yang memicu pertumbuhan alga dan sianobakteri. Akibatnya, sistem desalinasi Israel terganggu, kapasitas produksi air berkurang, dan pemerintah meminta masyarakat menggunakan air secara bijaksana.
Pencemaran limbah tidak hanya mengancam pasokan air Israel, tetapi juga memperparah krisis kemanusiaan di Gaza. Sebanyak 90 persen infrastruktur air dan sanitasi Gaza hancur, membuat 80 persen pasokan air berasal dari akuifer yang kini tercemar air laut dan limbah. Warga Gaza bergantung pada truk pengangkut air, sementara banyak yang terpaksa memilih antara minum atau mencuci tangan. Di kamp-kamp pengungsian seperti al-Mawasi, air limbah menggenang di jalan-jalan, memicu wabah diare, infeksi kulit, dan ledakan populasi tikus. Organisasi kemanusiaan melaporkan kondisi sanitasi di Gaza telah mencapai ambang bencana, dengan air limbah mengelilingi rumah, tempat makan, dan sumber air warga.
Dampak lingkungan melampaui perbatasan. Ledakan alga yang membentang hingga 100 kilometer di laut Mediterania telah memaksa fasilitas desalinasi Israel beroperasi di bawah kapasitas, sementara petani dilarang mengairi lahan, berpotensi menaikkan harga pangan. Zalul Environmental Association dan EcoPeace Middle East mendesak Cogat, lembaga Israel yang mengelola administrasi Gaza, untuk membantu memulihkan sistem pengolahan limbah di wilayah tersebut. Namun, Cogat belum memberikan tanggapan. Para ahli memperingatkan bahwa jika pencemaran berlanjut, dampaknya akan merembet ke seluruh wilayah Israel, mengingat bahwa lingkungan laut tidak mengenal batas politik.
