Sumbawanews.com,- Pemerintah Iran mengimbau warganya menghindari perjalanan tidak mendesak ke Prancis, Belgia, dan Italia menyusul meningkatnya kerusuhan dan ketidakstabilan keamanan di ketiga negara tersebut. Imbauan ini dikeluarkan Kementerian Luar Negeri Iran pada Senin, menyusul gelombang demonstrasi berkekerasan di Prancis yang dipicu krisis biaya hidup dan diperparah oleh ketegangan akibat perang Israel-Amerika Serikat melawan Iran. Warga negara Iran yang berada di ketiga negara itu diminta menghindari zona konflik dan wilayah yang sedang memanas.
Kementerian Luar Negeri Iran menyoroti kekerasan aparat keamanan Prancis terhadap demonstran, termasuk insiden di pinggiran Paris di mana seorang anak laki-laki berusia 14 tahun, Eden, mengalami patah rahang dan kehilangan gigi akibat ditembak proyektil gas air mata. Sedikitnya dua orang tewas dan 2.000 orang ditangkap dalam aksi protes di Prancis, sementara dua demonstran lainnya kehilangan tangan akibat granat kejut. Amnesty International mengecam penggunaan kekuatan yang tidak proporsional oleh polisi Prancis, menegaskan bahwa mahasiswa yang berdemonstrasi damai untuk menuntut hak pendidikan seharusnya dilindungi, bukan ditekan.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengecam Presiden Prancis Emmanuel Macron melalui platform X, menuduhnya mendukung kebijakan agresif Presiden AS Donald Trump terhadap Iran. Araghchi menyatakan, “Macron telah menentukan pilihannya ketika meyakinkan POTUS bahwa dia menyambut kekejaman terhadap warga Iran,” dan menambahkan bahwa sudah terlambat bagi Macron untuk menyalahkan perang yang turut ia picu. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menuduh Prancis menerapkan standar ganda, mengingat Paris sebelumnya mengecam tindakan represif Iran terhadap demonstran pada Januari 2026, ketika ribuan orang tewas dalam penindasan massal oleh pasukan keamanan Iran.
Ketegangan diplomatik memuncak setelah Prancis memanggil duta besar Iran pada 7 Oktober, menuduh Teheran melakukan kampanye disinformasi mengenai gerakan pelajar sekolah menengah di Prancis. Di sisi lain, pemerintah Prancis juga mempertimbangkan penerapan keadaan darurat untuk memperluas kewenangan polisi dalam penggeledahan dan penangkapan.
