Sumbawanews.com,- Indonesia menyambut hangat tercapainya kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran, yang dianggap sebagai lompatan strategis menuju stabilitas di kawasan Timur Tengah. Dalam pernyataan resmi di platform X, Kementerian Luar Negeri RI menegaskan bahwa kesepakatan ini mencerminkan tekad kolektif untuk menyelesaikan konflik melalui dialog, bukan kekerasan.
Kemlu RI mengapresiasi peran aktif para mediator dan pihak-pihak yang telah berkontribusi konstruktif dalam membangun jembatan diplomasi antara Washington dan Teheran. Pernyataan itu menekankan pentingnya komitmen berkelanjutan untuk menahan diri, mematuhi semua poin kesepakatan, serta menjaga momentum de-eskalasi yang kini mulai terbentuk.
“Indonesia mendorong implementasi penuh kesepakatan ini dan siap mendukung setiap inisiatif yang sejalan dengan hukum internasional dan prinsip-prinsip Piagam PBB,” demikian bunyi pernyataan Kemlu RI, Senin (15/6).
Kesepakatan yang dijadwalkan ditandatangani pada Jumat, 19 Juni 2026, di Swiss, mencakup sejumlah poin krusial. Menurut sumber dari kantor berita Iran Mehr, terdapat minimal 14 poin dalam nota kesepahaman (MoU) tersebut. Di antaranya, pencabutan blokade angkatan laut AS terhadap Iran, pembukaan kembali Selat Hormuz oleh Teheran, penghentian semua operasi militer di berbagai front—termasuk di Lebanon—serta pencairan dana-dana Iran yang selama ini dibekukan oleh sanksi internasional.
Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengumumkan kesepakatan ini sebagai “langkah bersejarah” yang akan membuka babak baru hubungan bilateral. Namun, rincian teknis dan mekanisme verifikasi masih belum diumumkan secara resmi oleh kedua belah pihak.
Sebagai negara yang memiliki kepentingan strategis dalam keamanan maritim dan stabilitas energi global, Indonesia menilai kesepakatan ini bukan sekadar urusan bilateral AS-Iran, tetapi sebuah momen krusial bagi perdamaian dunia. Dengan Selat Hormuz sebagai jalur strategis pengiriman minyak dunia, kembalinya kestabilan di sana berdampak langsung pada perekonomian global, termasuk Indonesia.
Meski ada kekhawatiran dari beberapa pihak, termasuk Israel yang menyatakan kekecewaan atas kesepakatan ini, Indonesia tetap berpegang pada prinsip netralitas dan diplomasi multilateral. Posisi Jakarta menegaskan bahwa solusi damai harus diutamakan, terlepas dari dinamika geopolitik yang kompleks.
Kesepakatan ini juga menjadi ujian bagi peran Indonesia sebagai kekuatan diplomasi di tingkat global—terutama dalam konteks kepemimpinannya di organisasi-organisasi internasional dan hubungan bilateral yang seimbang dengan berbagai aktor utama, termasuk AS dan Iran. Dengan latar belakang kebijakan luar negeri bebas-aktif, Jakarta menegaskan kembali komitmennya untuk menjadi bagian dari solusi, bukan pihak yang memperkeruh.
