Sumbawa Besar, sumbawanews.com – Pelaksanaan kegiatan MXGP samota yang lalu fraksi PDI-Perjuangan DPRD Sumbawa memandang, masih adanya keterlibatan kuat penyelengara pemerintahan sehingga berimplikasi terhadap terganggunya sektor penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Sebagaimana hasil yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa auditor BPK, kabupaten sumbawa mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
“Oleh karena itu, menjadi catatan penting dan harus mendapat perhatian dan pertimbangan matang pemerintah daerah terhadap pelibatan sumber daya lain dalam program kegiatan MXGP maupun program komersil lainnya,” kata Saidatul Kamila Djibril, Juru Bicara Fraksi PDI-P DPRD Sumbawa dalam menyampaikan pemandangan umum Fraksi DPRD Kabupaten Sumbawa terhadap tiga rancangan peraturan daerah kabupaten sumbawa tahun 2023, Senin (10/07).
Baca Juga: WDP Setelah 10 WTP, Fraksi Gerindra Prihatin Mendalam
Dikatakan, fungsi fasilitasi pemerintah daerah dalam kegiatan MXGP tidaklah harus menggerakkan sumberdaya pemerintahan. Akan tetapi sedapat mungkin pemerintah daerah hanya berfungsi sebagai fasilitator terhadap kegiatan komersil tersebut.
“Fraksi kami meyambut baik kegiatan MXGP dengan catatan kami kepada pemerintah daerah ke depan untuk lebih memfokuskan optimalisasi pembangunan infrastruktur daerah dan optimalisasi sektor pontensial daerah yang akan menjadi dasar dalam hal promosi multi sektor pontensial daerah,” ucapnya.
Dijelaskan, terkait dengan dukungan anggaran dari pemerintah daerah dalam menyukseskan kegiatan MXGP, Fraksi PDI-P DPRD Sumbawa meminta kepada pemerintah daerah untuk lebih memikirkan dengan matang. Sehingga tidak mengorbankan sektor pembangunan lainnya yang kiranya bermanfaat dan lebih dirasakan oleh masyarakat kabupaten sumbawa.
“Hal ini menjadi catatan penting bagi fraksi kami dan meminta kepada pemerintah daerah agar betul-betul memperhatikan kemampuan keuangan daerah terhadap pembiaayaan dan pendapatan dari penyelengaraan kegiatan MXGP, karena dalam hal ini pemerintah daerah terkesan terlalu memaksakan diri dengan agenda kegiatan yang hanya berlangsung beberapa hari,” ujarnya.
Oleh karena itu ke depan, kegiatan baik komersil maupun non komersil lainnya harusnya sudah dipersiapkan dengan matang. Sehingga tidak berimplikasi terhadap terganggunya percepatan pembangunan daerah. (Using)
