Sumbawa Besar, Sumbawanews.com – Fraksi Hanura Bersatu meminta Pemerintah Daerah untuk mereinventarisasi seluruh potensi daerah di Kabupaten Sumbawa, yang memiliki peluang menjadi pendapatan daerah. Demikian disampaikan juru bicara Fraksi Hanura Bersatu DPRD Sumbawa, M.Saad, dalam menyampaikan Pandangan umum Fraksi hanura bersatu DPRD kabupaten sumbawa Terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten sumbawa Tentang Perubahan atas Peraturan daerah nomor 5 tahun 2020 Tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun anggaran 2020 Tahun sidang 2021, di ruang sidang utama DPRD Sumbawa.
“Salah satunya meningkatkan peran BUMD-BUMD yang ada dikabupaten sumbawa guna mengembangkan sektor ekonomi masyarakat,” ucapnya, Kamis (16/09).
Untuk itu, Fraksi Hanura Bersatu meminta Pemerintah Daerah agar Bumd-Bumd yang ada di Kabupaten Sumbawa, seperti Bank NTB Syariah dan PT. Bank Perkreditan Rakyat, harus dapat memberikan sumbangsih secara langsung untuk menyokong kehidupan masyarakat di kabupaten sumbawa terutama yang terdampak oleh covid 19. “Fraksi hanura bersatu juga mengingatkan pemerintah daerah untuk mengevaluasi kinerja bumd-bumd dimaksud terkait dana penyertaan modal yang telah diberikan oleh pemerintah daerah,” jelasnya.
Dalam bidang kesehatan, Fraksi Hanura Bersatu mengingatkan Pemerintah Daerah untuk tetap menerapkan program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sebagai upaya menyadarkan masyarakat akan bahayanya penyebaran penyakit menular. Termasuk penyebaran virus covid 19 yang tejadi hingga saat ini. sehingga upaya pemutusan mata rantai penularan covid 19 dapat dilaksanakan dengan sesegera mungkin.
Sedangkan, terkait UPTD. Loka Latihan Kerja (LLK Sumbawa) dibawah naungan Disnakertrans, Fraksi Hanura Bersatu meminta Pemerintah Daerah untuk memberikan perhatian serius. “Kaitan dengan sarana dan prasana yang ada di llk yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan jaman. sarana dan prasarana ini penting agar tenaga kerja yang dihasilkan dari llk mampu bersaing dengan daerah lainnya,” ucapnya.
Selain itu, Fraksi Hanura Bersatu meminta penjelasan dari Pemerintah Daerah terkait pegawai kontrak bantuan operasional kesehatan dari dinas kesehatan. “Yang hingga triwulan ketiga tahun anggaran 2021 ini belum menerima honorarium. sehingga banyak pegawai kontrak bok terpaksa mengundurkan diri. Fraksi Hanura Bersatu meminta kepada Pemerintah Daerah memberikan perhatian terkait sarana dan prasana penunjang kinerja fraksi dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sumbawa berupa kelengapan fasilitas fraksi termasuk jaringan komunikasi (internet), mengingat selama ini fraksi dewan belum mendapatkan sarana dan prasarana yang lengkap,” jelasnya. (Using)
