Sumbawa Besar, sumbawanews.com – Fraksi-fraksi DPRD Sumbawa mendorong Pemerintah Daerah terus melakukan optimalisasi untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Misalnya dengan optimalisasi peran BUMD, seperti Bank NTB Syariah dan PT. Bank Perkreditan Rakyat.
“Fraksi Hanura Bersatu meminta Pemerintah Daerah untuk tidak berhenti melakukan reinventarisasi semua potensi daerah di Kabupaten Sumbawa yang memiliki peluang menjadi pendapatan daerah,” kata Irwandi, Juru Bicara Fraksi Hanura Bersatu, dalam Sidang Paripurna penyampaian Pemandangan Umum Fraksi DPRD Sumbawa Terhadap Ranperda Kabupaten Sumbawa tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang APBD 2022.
Disebutkan, salah satu upaya yang dapat ditempuh, yakni dengan meningkatkan peran BUMD, untuk dapat mengembangkan sektor ekonomi masyarakat. “Untuk itu, Fraksi Hanura bersatu meminta pemerintah daerah, agar BUMD-BUMD yang ada di Kabupaten Sumbawa seperti Bank NTB Syariah dan PT. Bank Perkreditan Rakyat, harus dapat memberikan sumbang secara langsung untuk menyokong kehidupan masyarakat di Kabupaten Sumbawa,” ucapnya.
Fraksi Hanura Bersatu untuk melakukan evaluasi terhadap Bank NTB Syariah dan PT. Bank Perkreditan Rakyat, terkait dana penyertaan modal. “Fraksi Hanura Bersatu juga mengingatkan pemerintah daerah untuk mengevaluasi kinerja BUMD-BUMD dimaksud terkait dana penyertaan modal yang telah diberikan oleh pemerintah daerah,” kata Irwandi.
Hal senada juga disamping oleh Fraksi PKS, yang memandang kedudukan BUMD sangat strategis untuk menunjang kemampuan keuangan daerah. “Fraksi PKS menyarankan pemerintah daerah agar mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah dari penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah,” jelas Adizul Syahabuddin, juru bicara Fraksi PKS DPRD Sumbawa.
Sehingga, pengelolaan BUMD perlu dioptimalkan agar memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dan menjadi pendorong ekonomi untuk dapat berperan aktif dalam menjaga fungsi dan tugasnya sebagai salah satu penunjang kekuatan perekonomian daerah.
Sedangkan juru bicara Fraksi PDI-Perjuangan, Hj. Djamila menyampaikan, optimalisasi PAD dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada, maka diminta kepada pemerintah daerah unruk meningkatkan PAD. “Dalam rangka mendorong perkuatan kapasitas fiskal daerah yang mandiri dan berdikari, maka diperlukan langkah berkesinambungan dan berkelanjutan,” jelas dia, juga menambahkan, sehingga ketergantungan pada pemerintah pusat tidak lagi menjadi alasan kekurangan dan keterlambatan dalam mensukseskan pembangunan tau dan tana samawa. (Using)
