Sumbawanews.com,- Federasi Futsal Indonesia (FFI) menegaskan bahwa setiap usulan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) harus mengikuti prosedur resmi yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), sebagaimana disahkan dalam Kongres Biasa pada 12 Mei 2026. Penegasan ini disampaikan Komite Hukum FFI merespons berbagai wacana KLB yang belakangan muncul di kalangan anggota. Ketua Komite Hukum FFI, Deny Susanto, menekankan bahwa FFI adalah organisasi mandiri yang seluruh tata kelolanya berdasarkan kesepakatan bersama seluruh anggota, bukan keputusan sepihak.
KLB, menurut Pasal 31 ayat (2) huruf c AD/ART FFI, hanya dapat digelar jika diminta secara tertulis oleh Ketua Umum dengan persetujuan mayoritas Komite Eksekutif, atau atas permintaan tertulis dari minimal dua pertiga dari seluruh anggota yang memiliki hak suara. Hak suara tersebut hanya dimiliki oleh Asosiasi Futsal Provinsi dan klub futsal profesional yang memenuhi syarat administratif dan teknis sesuai AD/ART. Permintaan KLB wajib diajukan secara resmi, ditandatangani pejabat berwenang, dan mencantumkan agenda yang sesuai kewenangan KLB, sebelum diverifikasi oleh pengurus pusat.
Deny Susanto menambahkan, meski menghormati setiap aspirasi anggota, FFI menolak segala bentuk upaya di luar mekanisme konstitusional. “AD/ART adalah kesepakatan bersama. Aturan main itu kita sahkan bersama, sehingga sudah sepatutnya kita jalankan bersama,” tegasnya. Ia menyerukan seluruh pihak untuk menjaga ketertiban organisasi demi keberlangsungan futsal nasional yang stabil dan berkelanjutan.
Sebelumnya, sejumlah pihak menyebut ada permintaan dari 10 klub yang ingin mendorong KLB, namun FFI telah menyatakan bahwa permintaan tersebut tidak memenuhi syarat formal maupun jumlah kekuatan suara yang dibutuhkan. Hingga kini, tidak ada proses KLB yang sah secara hukum organisasi telah dimulai.
