Sumbawanews.com,- Pansus 18 DPRD Kota Bandung menggelar rapat kerja pada Selasa, 14 Juli 2026, untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kota Bandung. Rapat menekankan perlunya penguatan peran BPR melalui dukungan penuh Pemerintah Kota, penyempurnaan regulasi, dan transformasi kelembagaan agar menjadi penggerak ekonomi daerah. Ketua Pansus, Bagja Jaya Wibawa, menegaskan bahwa kepercayaan Pemkot Bandung terhadap BPR harus menjadi langkah awal sebelum masyarakat mau mempercayainya, termasuk melalui pemberian peran strategis dalam pengelolaan kas daerah, payroll PPPK, dan layanan keuangan pemerintah lainnya.
Bagja menambahkan, pembahasan Raperda perlu didukung matriks acuan agar proses pendalaman pasal lebih sistematis. Ia juga menyoroti perlunya kebijakan yang mengikat untuk membatasi ruang bersaing BPR dengan bank umum, serta memperkuat mekanisme pengawasan yang saat ini belum diatur secara optimal. Pansus berencana menggelar Focus Group Discussion (FGD) sebelum memasuki pembahasan pasal demi pasal.
Wakil Ketua Pansus, Indri Rindani, mengakui BPR Bandung masih menghadapi tantangan seperti tingginya rasio kredit bermasalah (NPL) dan keterbatasan sumber daya manusia. Namun, ia optimistis transformasi bisa terwujud, setelah Pansus melakukan kunjungan kerja ke Perbarindo dan memperoleh masukan strategis. Indri menekankan pentingnya peningkatan kontribusi BPR terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan perluasan akses pembiayaan bagi UMKM serta industri kreatif. Ia juga menyoroti rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap keberadaan BPR, sehingga mendorong sosialisasi masif melalui media digital dan sinergi dengan OPD terkait.
Indri menutup dengan seruan agar seluruh pihak menyamakan visi dan semangat untuk membangun kembali BPR Bandung, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PAD Kota Bandung.
